Pelonggaran PSBB Makassar Menyeruak, Dewan: Awasi Pelaksanaannya!

ILUSTRASI: Tawuran (Haritsah Almudatsir/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, William Lauren menyatakan dalam Perwali PSBB ada sejumlah poin-poin yang sudah harus diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan pelonggaran aktivitas ekonomi warga.

Pelonggaran tersebut tentu saja harus sejalan dengan protokol kesehatan selama masa pandemi.

“Kalau di revisi boleh-boleh saja. Yang masalah ini regulasi teknis yang tidak diatur,” jelas William saat ditemui di gedung DPRD Makassar, Kamis (14/5/2020).

Lebih lanjut ia menuturkan, dalam penerapan PSBB bahwa toko-toko bisa beroperasi namun tetap dalam pengawasan pemerintah setempat, misalkan lurah atau camat.

Alasan William pun jelas adalah untuk menghindari adanya perselisihan dan tidak ada lagi toko yang dikecualikan.

“Hal-hal begitu kan harus dirincikan, sedangkan di perwali itu tidak ada diatur seperti itu,” ungkapnya.

Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan Perwali tidak memiliki kekutan dalam penindakan. Hal itu dinilai karena tidak adanya otoritas penuh dari Pemerintah Kota.

“Tapi persoalan ini memang karena program. Dan apapun kalau tanpa dibarengi kesadaran masyarakat pasti tidak akan berhasil,” ungkapnya.

Sementara Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf menyampaikan hasil evaluasi sebelum dilanjutkan PSBB tahap dua belum efektif dalam penurunan angka pasien Covid-19. Untuk itu PSBB dilanjutkan, namun ekonomi juga harus tetap berjalan.

“Makanya kita sepakat kita longgarkan sedikit ekonomi. Kedua ekonomi harus bergerak tetapi tidak hanya di longgarkan tapi ada SOPnya, protokol kesehatan. Misalkan mall yang buka itu harus di pastikan semua pelayannya negatif, pasar yang buka dipastikan tidak membawa (carier) makanya di rapid,” urai Yusran. (endra/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi

Comment

Loading...