Infografis

Pemerintah Tak Taat Hukum

0 Komentar

Iuran BPJS Naik

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –-Kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang dibarengi subsidi untuk kelas III. Sayang, subsidinya setengah hati.

Pada 2020, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp16.500 per bulan. Peserta kelas III hanya membayar Rp25.500 per bulan hingga Desember. Pada 2021, iuran peserta kelas III akan naik.

Per Januari 2021, pemerintah hanya memberi subsidi sebesar Rp7.000 per bulan untuk peserta kelas III. Dengan demikian, peserta harus membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000 per bulan.

Anggota Komisi IX DPR RI Anwar Hafid menilai penerbitan perpres itu mengesankan pemerintah tidak taat hukum karena tidak memematuhi putusan MA. Harusnya pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat bagaimana taat asas.

Semua orang sama di hadapan hukum. Putusan MA adalah yang memiliki kekuatan hukum pasti wajib hukumnya pemerintah melaksanakan putusan. Pun kenaikan iuran juga waktunya kurang tepat karena ada tekanan ekonomi dan psikologis akibat dampak pandemi Covid-19.

“Seharusnya pemerintah membuat keputusan yang membuat rakyat tenang. Supaya bisa dengan sabar. Bukan justru membuat keputusan yang bisa membuat perasaan rakyat kecil makin sulit karena tekanan,” jelasnya, kemarin.

Komisi IX masih akan mendiskusikan terkait hal ini. Rencananya usai masa reses mereka akan memanggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk membahas adanya kenaikan iuran peserta jaminan kesehatan tersebut.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Keuangan Negara Kemenkeu, Kunta Wibawa Dasa mengatakan terbitnya Perpres Nomor 64/2020 merupakan langkah pemerintah untuk membenahi kondisi layanan jaminan kesehatan. Keuangan BPJS Kesehatan harus tetap dijaga yang kembali defisit.

Kenaikan iuran untuk kelas I dan II serta adanya subsidi kelas III membuat BPJS Kesehatan bisa surplus Rp1,76 triliun setelah adanya pengurangan carry over utang jatuh tempo pada 2019 sebanyak Rp15,5 trililun. Kondisi ini bisa menyelamatkan BPJS yang menjalankan program jaminan kesehatan.

“BPJS masih punya utang jatuh tempo sebesar Rp4,4 triliun. Jika sesuai dengan keputusan MA, maka ancaman defisit pada tahun 2020 ini bisa terjadi. BPJS Kesehatan berpotensi defisit sebanyak Rp6,6 triliun,” bebernya, Kamis, 14 Mei.

Kebijakan ini juga mempertimbangkan kemampuan bayar peserta BPJS Kesehatan. Pihaknya bahkan sudah menyiapkan subsidi bagi peserta kelas II sehingga pada tahun ini, tak ada kenaikan iuran. Kelas III untuk segmen peserta PBPU dan BP tetap membayar Rp25.500 per bulan.

Pihaknya juga sudah menyepakati, evaluasi tarif iuran berkala yang akan dilakukan setiap dua tahun sekali. “Evaluasi ini kita pertimbangkan dengan beberapa penilaian. Ada pertimbangan inflasi kesehatan hingga pertimbangan kemampuan bayar peseta,” tambahnya.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pihaknya sudah menyerap aspirasi warga dengan tetap memberi subsidi pada kelompok pesrta menengah ke bawah. Atau kelompok peserta kelas III sehingga tak ada kenaikan iuran pada tahun ini.

Peserta kelas III tetap membayar Rp25.500 dengan selisih tarif yang ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp16.700. Selain membantu masyarakat subsidi iuran ini juga membantu BPJS Kesehatan mengatasi masalah defisitnya.

“Kami menyiapkan anggaran Rp3,1 triliun untuk subsidi tersebut. Sementara pada tahun 2021 mendatang kelas III hanya membayar Rp35 ribu. Subsidi sisanya ditanggung pemerintah pusat bersama pemda,” jelas Askolani.

Terpisah Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan apa yang tertuang dalam Perpres tersebut sudah mengakomodasi masukan masyarakat. Termasuk tak menaikkan iuran kelas III tahun ini. (ful/abg-zuk)

Editor : Redaksi

Comment

Loading...