FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Banyak pihak yang mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Apalagi saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda pandemi virus Korona atau Covid-19.
Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengaku sangat kecewa dengan langkah Presiden Jokowi tersebut. Pasalnya, masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak Covid-19.
“Ini bentuk kebijakan yang sangat jauh dari spirit hadirnya negara dalam melindungi segenap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di mana keberpihakan Jokowi?” ujar Didik kepada wartawan, Jumat (15/5).
Oleh sebab itu, Didik juga mempertanyakan keberpihakan negara dan pemerintah terhadap rakyatnya. Karena pemerintah harusnya ikut merasakan derita rakyatnya yang banyak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), kehilangan mata pencaharian, kehilangan penghasilan dan terputus akses kesejahteraannya karena Covid-19.
“Di saat sulit dan kesusahan seperti ini, harusnya pemerintah tidak boleh menambah kesusahan rakyatnya. Sebaliknya, pemerintah harus mengambil tanggung jawab. Di saat sudah, pastikan rakyat tidak boleh susah, kalau terpaksa harus susah, biarlah pemerintah yang merasakannya,” katanya.
Lebih lanjut, Didik juga menuturkan, pada Perpres Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan Kelas II per 1 Juli 2020, serta iuran untuk kelas III akan dinaikkan pada tahun 2021, berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan Perpres Nomor 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
