Rakyat Susah, Demokrat Sangat Kecewa Langkah Presiden Jokowi

Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto -- jpnn

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Banyak pihak yang mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Apalagi saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda pandemi virus Korona atau Covid-19.

Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengaku sangat kecewa dengan langkah Presiden Jokowi tersebut. Pasalnya, masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak Covid-19.

“Ini bentuk kebijakan yang sangat jauh dari spirit hadirnya negara dalam melindungi segenap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945‎. Di mana keberpihakan Jokowi?” ujar Didik kepada wartawan, Jumat (15/5).

Oleh sebab itu, Didik juga ‎mempertanyakan keberpihakan negara dan pemerintah terhadap rakyatnya. Karena pemerintah harusnya ikut merasakan derita rakyatnya yang banyak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), kehilangan mata pencaharian, kehilangan penghasilan dan terputus akses kesejahteraannya karena Covid-19.

“Di saat sulit dan kesusahan seperti ini, harusnya pemerintah tidak boleh menambah kesusahan rakyatnya. Sebaliknya, pemerintah harus mengambil tanggung jawab. Di saat sudah, pastikan rakyat tidak boleh susah, kalau terpaksa harus susah, biarlah pemerintah yang merasakannya,” katanya.

Lebih lanjut, Didik juga menuturkan, pada Perpres Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan Kelas II per 1 Juli 2020, serta iuran untuk kelas III akan dinaikkan pada tahun 2021, berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan Perpres Nomor 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Karena itu bertentangan dengan putusan yang telah membatalkan Perpres Nomor 75/2019 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas II akan naik pada 2021 mendatang.

Adapun Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada Selasa (5/5) kemarin. Kenaikan iuran BPJS tersebut diatur dalam Pasal 34.

Berikut rinciannya:

  1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.
  2. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.
  3. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. (jpc/fajar)
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...