Respons Istana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikritik Habis-habisan

Jumat, 15 Mei 2020 15:33

ILUSTRASI. Petugas BPJS Kesehatan menunjukkan aplikasi Mobile JKN. BPJS menyederhanakan proses bagi peserta rujuk balik. (Alfian Rizal/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diam-diam kembali dinaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan itu pun menuai kritik dari banyak pihak di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19 ini.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengatakan, pihaknya mempersilakan kepada masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk mengugatnya ke Mahakamah Agung (MA).

“Setiap warga negara berhak menggunakan hak-haknya termasuk juga mengugat kebijakan pemerintah melalui mekanisme MA,” ujar Abetnego kepada wartawan, Jumat (15/5).

Abetnego juga mengatakan, dirinya enggan bernadai-andai dengan keputusan MA terkait dengan kenaikan BPJS Kesehatan tersebut.

“Kalau misalnya pemerintah gagal lagi, atau artinya kami kalah. Itu nanti kami enggak mau berandai-andai dulu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, dan II. Sementara iuran kelas II akan naik pada 2021 mendatang.

Bagikan berita ini:
5
3
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar