FAJAR.CO.ID, PANGKEP -- Bantuan Sosial yang dikucurkan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 mendapat keluhan masyarakat. Selain persoalan data yang tidak tepat sasaran, rupanya bantuan tersebut disinyalir dipolitisasi serta adanya dugaan pemotongan sejumlah nominal oleh pendata.
Baru-baru ini di Kabupaten Pangkep, dua wilayah yakni Desa Kabba dan Kelurahan Sibatua mendapat aduan masyarakat. Dugaannya terjadi pemotongan bantuan sosial serta politisasi bantuan oleh salah satu pendukung bakal calon Bupati Pangkep.
Anggota DPRD Kabupaten Pangkep yang mendengar kejadian itu pun langsung memanggil kepala desa dan lurah bersangkutan. Di hadapan anggota Pansus, keduanya dicecar pertanyaan alasan sampai terjadi kegaduhan tersebut.
Ketua Pansus, H Rasyid meminta kepada Plt Kepala desa. Kabba, Muhammad Syukur untuk yang pertama mengklarifikasi aduan masyarakat tersebut. "Kita harus dengar juga pembelaan dari perangkat desa, utamanya kepala desa terkait dugaan pemotongan bantuan yang dilakukan petugas desa terhadap bantuan warga," pintanya.
Syukur pun langsung menjawab pertanyaan dari ketua pansus tersebut. Dia membantah semua tuduhan masyarakat perihal dugaan pemotongan tersebut. Menurutnya, pemotongan BLT senilai Rp100 ribu dari Rp600 ribu uang warga tidak benar adanya.
"Hal ini ribut pertama kali pada 13 Mei 2020. Kami pun langsung melakukan klarifikasi ke perangkat desa maupun pendata yang diduga melakukan pemotongan bantuan. Kita bentuk relawan, warga setempat untuk mencaei fakta. Ternyata hasilnya adalah bohong. Tidak ada pemotongan dilakukan. Saya menduga ini adalah rekayasa oleh oknum tak bertanggungjawab yang ingin memperkeruh suasana saat ini," ujar dia.
