KPK Ingatkan Pemerintah Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 16 Mei 2020 08:40
Belum ada gambar

Ilustrasi KPK (JawaPos.com)

“Dalam kajian KPK ketiadaan mengakibatkan pengobatan yang tidak perlu (unnecessary treatment),” katanya.

Rekomendasi KPK lainnya agar Kementerian Kesehatan memberi pilihan untuk pembatasan manfaat untuk penyakit katastropik yakni penyakit akibat gaya hidup.

KPK menyebutkan, jika terdapat pembatasan manfaat untuk jenis penyakit ini dapat mengurangi potensi pengobatan yang tidak perlu sebesar 5-10 persen.

“Jadi, banyak opsi yang bisa dilakukan Kemenkes dan BPJS Kesehatan selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ini persoalan mau atau tidak,” tandasnya.

Okky menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor? 64/2020 tidak sepaham dengan spirit yang terkandung dalam pertimbangan dan putusan MA yang membatalkan Perpres No 75/2019 terdahulu.

“Salah satu pertimbangan hakim MA dalam putusan atas pembatalan norma di Perpres 75/2019 karena terdapat kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga serta kemampuan warga negara yang tidak meningkat,” katanya.

Okky pun menilai Perpres 64/2020 akan bernasib sama dengan Perpres 75/2019 karena bermasalah dari sisi materiil peraturan perundang-undangan. Materi yang tertuang dalam Perpres No 64/2020 secara substansial pun tidak jauh berbeda dengan Perpres 75/2019.

“Secara substansial, materi Perpes 64/2020 tidak jauh berbeda dengan Perrpes 75/2019 yang telah dibatalkan MA. Jadi, besar kemungkinan Perpes 64/2020 akan dibatalkan MA,” katanya.

Bagikan berita ini:
9
8
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar