Temuan Baru Soal Omnibus Law, PKS: RUU Cipta Kerja Jauh Panggang Dari Api!

  • Bagikan

“Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang– undangan.”

Lebih lanjut, Bukhori turut mempersoalkan RUU Cipta Kerja yang memiliki masalah secara maknawi. Kata “Cipta”, menurutnya, jika mengacu pada KBBI berarti angan-angan yang kreatif.

“Padanan kata yang digunakan sebagai judul RUU ini saja sudah bermasalah. “Cipta” berarti angan-angan, sebuah utopia. Sehingga, saya justru membayangkan upaya menciptakan lapangan kerja melalui RUU ini sekadar khayalan. Sebab semangat tersebut ternegasikan oleh materi substansi yang didominasi oleh pasal-pasal yang memanjakan kepentingan pengusaha,” cetus Bukhori

Politisi PKS ini menganjurkan agar judul RUU ini disesuaikan dengan isi dan benchmarking dengan Omnibus Law di beberapa negara. Misalnya Filipia memiliki The Omnibus Investment Code, Amerika Serikat memiliki The Omnibus Public Land.

“Pemerintah selaku pengusul RUU ini tidak boleh mengecoh publik. Meskipun berniat baik, penyusunan RUU ini harus dilakukan secara jujur dan transparan baik secara judul dan isi. Sebab, dampaknya akan dirasakan bagi masyarakat” pungkas Anggota Komisi VIII DPR ini. (rls/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan