FAJAR.CO.ID, MAMUJU – – Agar jajaran pemasyarakatan dan Imigrasi  memberikan Pelayanan Publik Berbasis HAM, bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sulbar melakukan sosialisasi. 

“Kegiatan ini diikuti para kepala imigrasi/lapas dan Rutan serta bapas,” kata Sri Lastami, Kadivyankumham Kemenkumham Sulbar, Sabtu (16/5). Narasumbernya  Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Harun Sulianto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Lastami. 

Harun mengatakan perlunya nilai HAM  dalam pelayanan publik agar ada kepastian hukum, tidak diskriminatif dan  ada kesamaan hak. Juga  tersedianya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil dan anak anak.

Peraturan Menkumham No 27 tahun 2018 , tentang  penghargaan pelayanan publik berbasis ham sudah mengatur tentang  aksesbilitas dan kesediaan fasilitas, adanya petugas yang siaga dan kepatuhan pejabat /petugas terhadap standar pelayanan minimal pada unit pelaksana teknis (UPT) . Yakni kantor imigrasi, lapas, rutan, LPKA, Bapas dan balai harta peninggalan (BHP). 

Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas bagi pemohon pada UPT tersebut setidaknya harus memuat maklumat pelayanan, akses pengaduan dan informasi pelayanan publik, toilet khusus disabiltas, lantai pemandu, ruang laktasi dan bermain anak, rambu dan alat bantu kelompok rentan, jalan landai, loket khusus disabilitas/ibu hamil/lanjut usia dan anak anak, tempat ibadah dan help desk.