Desak Rekrut Guru Sebanyak-banyaknya, Dudung: Pemerintah Jangan Modusan

ILUSTRASI. Aksi guru honorer yang terus memperjuangkan hak-haknya-- jawa pos

“Seolah guru honorer yang butuh pekerjaan bukan pemerintah yang butuh guru. Beda dengan dulu, lulusan guru sulit. Malah lulusan SMP, SMA dan SMK dijadikan guru,” terangnya.

Ketiga terkait politik. Pemerintah punya rekaman politik yang kurang baik terkait ASN. Jenderal TNI (purn) Moeldoko pernah menuturkan berdasarkan survei, ASN 72 persen memilih Prabowo Sandi.

“Menurut saya pemerintah jangan “halu” karena dulu tidak didukung mayoritas ASN dalam Pilpres . Halu maksudnya jangan “trauma” karena mayoritas ASN dianggap “berkhianat” saat Pilpres,” terangnya.

Saatnya memaafkan secara politik dan jangan trauma demi sukses layanan publik. Dia mengaku agak curiga karena ASN PPPK guru khususnya masih terkatung-katung. Walaupun sebagaian ASN CPNS sudah diberi SK. Mengapa yang ASN PPPK belum?

“Ayo pemerintah jangan halu dan dendaman. Walaupun dahulu banyak guru yang tidak memiih terutama guru honorer maafkan mereka! Terutama guru honorer yang sudah lolos PPPK segera SK dan beri NIP,” ucapnya

Dia melanjutkan, guru honorer lainnya segera mudahkan mengikuti seleksi ASN lanjutan. Pemerintah lupakan “rekaman” hasil survei Moeldoko.

Itu bukan sebuah kesalahan fatal tetapi kekesalan karena nasib mereka yang tak menentu. “Maafkanlah dan pemerintah tidak harus “modusan”,” cetusnya.

Keempat terkait masih banyaknya program pemerintah yang lain dan belum tuntas. Kepentingan politik, proyek dan modus lainnya masih lebih diutamakan dari “penyelamatan” nasib guru.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR