Kata Jokowi Tak Ada Pelonggaran PSBB, Didik Mukrianto: Jangan Bikin Rakyat Bingung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, ada beberapa daerah yang memiliki penambahan terus menurus orang yang tertular virus Korona atau Covid-19. Padahal daerah tersebut sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (Raka Denny/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto meminta pejabat pemerintah jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa membuat masyarakat kebingungan di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Didik merespons pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan sampai saat ini pemerintah belum mengeluakan kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Di saat seperti ini, rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata atau diksi-diksi yang membingungkan, apalagi menimbulkan perdebatan dan kontrovesial di publik,” kata Didik, Senin (18/5).

Menurut legislator asal Jawa Timur ini, pernyataan itu membingungkan karena faktanya beberapa hari terakhir aktivitas di bandara sudah kembali dipadati penumpang. Bahkan, masyarakat kembali berdesak-desakan di pusat-pusat perbelanjaan.

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini menyebutkan, PSBB merupakan produk kebijakan dan produk hukum Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan dengan pertimbangan yang utuh, yang disinergikan dengan seluruh kebijakan penanganan Covid-19.

Atas dasar itu, semua langkah strategis dan kebijakan yang diatur dalam putusan PSBB tersebut haruslah sangat terukur dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan

Karena itu, anggota Komisi III DPR ini meminta Presiden Jokowi dan jajaran merapatkan barisan, menertibkan ego sektoral di Kementerian dan Lembaga yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19.

“Setop wacana-wacana dan pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu. Ada kalanya diam itu emas, daripada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan,” tegas Didik.

Pihaknya khawatir bila pejabat pemerintahan terlalu sering melontarkan wacana yang membingungkan, maka rakyat bisa punya persepsi dan pemahaman sendiri-sendiri.

“Apa yang akan terjadi? Kalau sampai rakyat distrust kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis yang lebih dalam dan berkepanjangan,” tandas Didik.(fat/jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...