Pemerintah Didesak Benahi Sengkarut BPJS, Bukan Bebani Rakyat

Senin, 18 Mei 2020 11:49

ILUSTRASI. Petugas BPJS Kesehatan menunjukkan aplikasi Mobile JKN. BPJS menyederhanakan proses bagi peserta rujuk balik. (Alfian Rizal/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fitriana Fauzi mendesak pemerintah membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurutnya, kalau bicara defisif, pemerintah perlu membenahi sengkarut di tubuh BPJS Kesehatan bukan malah membenani rakyat dengan menaikkan iuran.

“Kalau bicara defisit BPJS Kesehatan, ya manajemennya yang diperbaiki. Rakyat tidak boleh menjadi korban akibat pengelolaan BPJS Kesehatan yang bermasalah,” katanya melalui siaran pers yang diterima Fajar.co.id, Senin (18/5/2020).

Politisi Fraksi PAN itu mengingatkan pemerintah soal amanat Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945, dimana setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Kembali ke turunan UUD 1945, UU Jaminan Sosial (UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) itu harus dijadikan dasar. Jangan menghitungnya setiap tahun untuk menutup defisit pembayaran ke RS, otomatis paralel bebannya (iuran) naik juga,” terangnya.

Bagikan berita ini:
7
8
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar