20 Ribu Warga Terabaikan Bantuan Sosial, Legislator Bilang Begini

Sekretaris Komisi IV DPRD Bone Andi Akhiruddin atau Baso ari (tengah) bersama Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bone Andi Muh Salam (paling kanan).

FAJAR.CO.ID, BONE — Ratusan warga mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone. Mereka mempertanyakan kewajibannya yang belum diberikan pemerintah.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, ada sekitar 20.726 orang yang terdata sebagai Jaringan Pengaman Sosial (JPS) APBD. Mereka itu yang tidak tercover oleh Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, dan bantuan lainnya.

“Kami datang ke kantor Dinsos menanyakan kewajiban kami sebagai orang yang terdampak Covid-19. Katanya ada dana puluhan miliar, tapi mana itu. Kami belum rasa,” sesal warga Kelurahan Manurunge, Abdurahman.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Bone, Andi Akhiruddin menuturkan, kasihan memang masyarakat yang menunggu bantuan JPS APBD yang belum turun sampai saat ini. “Kasihan mereka yang belum tersentuh bantuan,” katanya Selasa (19/5/2020).

Kata Baso Ari sapaan karibnya, harusnya bantuan itu yang cepat direalisasi adalah JPS APBD, sebab sudah melalui verifikasi oleh Dinsos dari bulan Maret 2020. Apalagi, JPS ini anggaran biaya tak terduga disiapkan Rp27 miliar dengan tiga tahap.

“Saya tidak tau apa yang jadi masalah, padahal anggaran sudah ready, juga sudah melewati proses review oleh APIP. Jangan sampai pemerintah daerah lalai memenuhi kebutuhan dasar warganya,” kata legislator PDIP itu.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bone, Andi Muh Salam, menambahkan, Sekda sudah mleayangkan surat ke desa dan kelurahan untuk mengumpulkan KK warga yang terdampak Covid. “Dari dua minggu yang lalu prosesnya sudah selesai. Uangnya stand by. Yang menjadi kendala pemda belum mengeluarkan anggaran tersebut dengan belum ditandatanganinya dari dinas sosial,” ucapnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...