Heri Gunawan Beber Kejanggalan PP Nomor 23 Tahun 2020, Waspada Skandal Keuangan

Selasa, 19 Mei 2020 11:04
Heri Gunawan Beber Kejanggalan PP Nomor 23 Tahun 2020, Waspada Skandal Keuangan

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan -- jpnn

Kedua, OJK sebagai pengawas yang berwenang menilai dan menghitung kelayakan sebuah bank untuk bisa diberi pinjaman atau tidak, direduksi hanya sekedar pemberi informasi.

Ketiga, LPS yang sesuai UU berwenang menyelematkan bank gagal atas rekomendasi OJK, dan juga menjamin simpanan masyarakat yang nilainya maksimal Rp 2 milyar, direduksi menjadi penjamin simpanan dengan prioritas simpanan pemerintah yang nilainya bisa triliunan.

“LPS sudah berubah menjadi LPSP artinya Lembaga Penjamin Simpanan Pemerintah,” tukas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Kejanggalan berikutnya terkandung dalam pasal 11 PP 23/2020, dijelaskan bahwa bank peserta melakukan restrukrisasi atas debitur. Bank pelaksana melaksanakan restrukrisasi juga atas debiturnya tetapi diawasi oleh bank peserta.

“Bagaimana mungkin bank peserta mengawasi restrukrisasi debitur dari para bank pelaksana. Restrukrisasi atas debitur merupakan sebuah tindakan individual bank sebagai kreditur kepada nasabahnya. Sehingga tidak tepat melibatkan pihak lain yaitu bank peserta untuk mengawasi,” terang legislator asal Sukabumi ini.

Lebih jauh, Hergun menyatakan bahwa tindakan melibatkan pihak lain bisa melanggar UU Pokok Perbankan tentang rahasia kredit nasabah sebagai data yang harus disimpan dan menjadi delik pidana bila dibuka ke pihak lain di luar pihak kreditur.

Bagikan berita ini:
10
5
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar