Minim Sosialisasi, Relaksasi Kredit Belum Optimal

Selasa, 19 Mei 2020 21:00

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Relaksasi kredit dari perusahaan pembiayaan atau leasing dinilai belum optimal. Hal itu karena minimnya sosialisasi ke dunia usaha baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator maupun dari bank atau leasing ke debiturnya yang terdampak penerapan PSBB.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan kebijakan yang diiniasi Presiden Joko Widodo termasuk kebijakan darurat, sehingga OJK dan sektor jasa keuangan dituntut bekerja cepat menyiapkan perangkat regulasinya agar tidak keburu memicu kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang tidak terkendali.

“Tuntutan dari dunia usaha memang mendesak, sementara waktu untuk menyiapkan perangkat aturannya sangat singkat. Hal ini menjadi salah satu penyebab, sektor jasa keuangan agak kesulitan merestrukturisasi kredit karena aturan yang mereka miliki yaitu restrukturisasi kredit saat kondisi normal,” ujar Amir dalam keterangan pers yang diterima fajar.co.id, Selasa (19/5/2020).

Bank atau perusahaan pembiayaan pun, jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, harus selektif terutama dalam menganalisa, memilih dan memutuskan debitur yang benar-benar layak mendapat relaksasi karena usahanya terdampak Covid-19.

Salah satu bank yang menurut Amir dinilai lebih sigap merestrukturisasi kredit debiturnya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tercatat hingga kuartal satu 2020 BRI telah merestrukturisasi kredit senilai Rp 101 triliun kepada sekitar 1,4 juta debiturnya terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan pangsa terbesar bank tersebut.

Komentar