KPK Telusuri Aset Kekayaan Nurhadi

NURHADI, eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) kini masih buron. (Dok. JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelesaikan berkas perkara terhadap mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK pun turut memanggil advokat Hardja Karsana Kosasih untuk menandatangani berita acara penyitaan barang bukti milik Nurhadi.

“Hari ini Rabu (20/5) hadir memenuhi panggilan penyidik KPK saksi Hardja Karsana Kosasih dalam perkara atasnama tersangka Nurhadi dkk. Yang bersangkutan hadir dalam rangka penandatanganan Berita Acara (BA) penyitaan barang bukti sejumlah dokumen terkait asset-aset yang diduga milik tersangka Nurhadi,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Rabu (20/5).

Ali menyatakan, tim penyidik akan mempelajari lebih lanjut terkait sejumlah aset yang disita. Menurutnya, sejumlah aset milik Nurhadi telah disegel KPK. “Dokumen tersebut akan dipelajari lebih lanjut untuk memastikan ada hubungannya dengan tersangka Nurhadi. Saat ini kan masih di segel,” beber Ali.

Untuk diketahui, KPK telah menyegel belasan kendaraan mewah saat melakukan penggeledahan di sebuah villa di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Penyegelan itu dilakukan karena diduga milik buronan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Sejumlah aset kekayaan yang disegel tersebut diantaranya beberapa motor gede, empat mobil mewah dan villa di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, KPK juga telah telah memblokir rekening milik Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

KPK menduga kendaraan mewah itu ada kaitanya dengan dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi. Namun, hingga kini mafia peradilan itu belum juga berhasil ditemukan oleh KPK.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka terkait pengurusan kasus di MA. Mereka adalah mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD), menantunya Rezky Herbiyono (RHE) dan Direktur PT Mukticon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS). Diduga telah terjadi adanya pengurusan perkara terkait dengan kasus perdata PT. MIT melawan PT. KBN (Persero) pada tahun 2010 silam.

Nurhadi yang ketika itu menjabat Sekretaris MA dan menantunya diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka Hiendra untuk mengurus perkara peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero).

Poses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN (Persero) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan.
Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut tersangka Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT. MIT dan tiga lembar cek milik Rezky untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp 14 miliar.

Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...