Nasib Honorer setelah Putusan MK


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori usia 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Nasrullah, mengapresiasi perjuangan 19 honorer yang menggugat ketentuan di Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) ke Mahkamah Konstitusi (MK), walaupun kembali mengalami kegagalan.

Pasalnya, judicial review terhadap Pasal 6, Pasal 58 ayat 1 dan Pasal 99 ayat 1 dan ayat 2 UU ASN yang diajukan 19 honorer tersebut ditolak 9 hakim MK dalam sidang putusan 9/PUU-XVIII/2020, di gedung MK pada Selasa (19/5).

Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan sidang menyatakan, amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Majelis menilai permasalaan pemohon bukan terletak pada pasal-pasal yang digugat, melainkan di Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 yang antara lain mengatur batas usia minimal 35 tahun bagi pelamar CPNS.

“Kami mengapresiasi teman-teman yang berjuang ke MK. Namun kita tidak boleh putus semangat. Kami mengajak para honorer nonkategori beurusia 35 tahun ke atas yang sudah ke MK dan gagal, mari bersama-sama untuk meminta Keppres pengangkatan PNS tanpa tes,” kata Nasrullah kepada jpnn.con, Rabu (20/5).

Dia menyebutkan, yang perlu diperjuangkan adalah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara untuk menunaikan janji mengangkat guru honorer menjadi CPNS.

Terutama para guru non-PNS yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk mencerdasakan anak bangsa.

Komentar

Loading...