Pengesahan UU Covid-19, Amien Rais Cs Sebut Mencederai Prinsip-prinsip Negara Hukum

Rabu, 20 Mei 2020 15:19

Amien Rais-- (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) langsung menuai reaksi pihak-pihak yang bertentangan. Pengesahan UU ini dianggap sarat akan muatan politis.

Hal ini disampaikan oleh Zainal Arifin selaku kuasa hukum para pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020 yang diajukan mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.

Zainal menilai, pengesahan Perppu penanganan Covid-19 menjadi Undang-Undang dilakukan sehari sebelum reses DPR RI.

“Kami menggunakan logika hukum yang lurus. Saya menilai bahwa kecepatan mengesahkan Undang-Undang itu luar biasa. Jadi hukum sudah tercampur dengan logika politik, ini akan mencederai prinsip-prinsip negara hukum,” sesal Zainal.

Sementara, anggota tim kuasa hukum lainnya, Ahmad Yani mengatakan bahwa masa sidang III DPR RI berlangsung pada 29 Maret sampai 12 Mei 2020. “Perppu ini ditandatangani oleh presiden pada tanggal 31 Maret dan diserahkan kepada DPR pada awal April 2020,” beber Yani.

Yani melanjutkan, Perppu soal penanganan Covid-19 pun disahkan pada masa sidang III, yakni sehari sebelum reses pada 12 Mei 2020. Dia menyebut, seharusnya DPR belum waktunya untuk memberikan persetujuan maupun penolakan.

“Karena (seharusnya jawaban persetujuan atau penolakan diberikan) pada masa sidang berikutnya, yaitu pada masa sidang IV,” urai Yani.

Komentar