Infografis

Pusat Resmi Larang di Masjid

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi melarang salat Id berjemaah di masjid dan lapangan. Ada potensi ledakan baru Covid-19.

LARANGAN ini disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD usai rapat kabinet terbatas bersama Presiden RI Joko Widodo, Selasa, 19 Mei. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas tersebut.

Uraiannya, kegiatan keagamaan yang sifatnya masif, seperti salat berjemaah di masjid, masuk dalam poin yang tak dibolehkan. Termasuk, pelaksanaan salat Id baik di lapangan dan di masjid.

Hal dikategorikan dilarang sesuai Permenkes Nomor 9/2020 tentang Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB). Larangan ini juga termuat dalam UU Nomor 6/2018 tentang Karantina Wilayah. Dalam rangka memutus penyebaran Covid-19, kegiatan keagamaan yang masif dan mengumpulkan banyak orang termasuk dalam kegiatan yang dibatasi.

“Jadi pemerintah meminta agar ketentuan tersebut tak dilanggar. Kami meminta agar tokoh agama, ormas, hingga tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan ini, agar ketetapan pemerintah bisa diikuti,” jelas Mahfud.

Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untun menghindari penyebaran bencana nonalam. Salah satunya yakni dampak penyebaran Covid-19 yang dinilai akan masif ketika ada pelaksanaan salat Id berjemaah di luar rumah.

Mudik Dilarang

Mahfud juga memastikan larangan mudik tetap berjalan. Begitu pun dengan larangan aktivitas yang tak termasuk dalam 11 sektor yang dibolehkan sesuai dengan Permenkes.

Untuk memastikan aktivitas salat berjemaah tak berjalan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI dan Polri. “Termasuk dengan Forkopimda di daerah hingga Satpol PP. Ini untuk memastikan larangan bisa berjalan,” tambahnya.

Aktivitas open house saat lebaran nanti juga tak akan digelar. “Tidak mungkin kami lalukan open house dalam kondisi begini, para menteri pasti tahu diri. Kami pun tak pernah membahas soal hal tersebut,” ungkapnya.

Mahfud MD juga memastikan tak ada pertentangan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ndhlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Semuanya sama-sama mengeluarkan fatwa yang merujuk pada aktivitas salat berjemaah di rumah. Bahkan semua ormas sudah menyiapkan langkah petunjuknya.

Pun adanya pandangan mengenai aktivitas masjid yang tertutup dibandingkan dengan aktivitas mal, menurutnya hanya pandangan pribadi. “Bukan fatwa secara kelembagaan MUI,” tambahnya.

Penjelasan Menag

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan awalnya Kemenag hanya mengeluarkan imbauan. Akan tetapi, sudah ada keputusan dalam rapat terbatas, untuk melarang aktivitas salat berjemaah termasuk salat Id.

Kata dia, kondisi Indonesia masih di atas R-1, yang mencapai 1,11, masih dianggap cukup tinggi. Sehingga belum ada relaksasi rumah ibadah. “Tadi BIN juga menyampaikan prediksi kalau salat Id tetap dilaksanaan berjemaah akan terjadi lonjakan kasus Covid-19,” tambahnya.

Respons Sulsel

Di Sulsel, pemerintah kabupaten/kota sepakat mengikuti imbauan pemerintah pusat untuk salat Id di rumah. Namun, salat Id berjemaah tak bisa dilarang.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota disepakati tegas untuk ikut pemerintah pusat. Salat Id tahun ini diimbau untuk di rumah saja. Keputusan mengikuti imbauan pusat karena pertimbangan pencegahan penyebaran.

“Prediksi BIN hari H itu kasus positif di Sulsel bisa tembus 1.400 orang yang terkonfirmasi positif. Makanya untuk mencegah dan memutus mata rantai, salat Idulfitri di rumah saja,” ungkap.

Nurdin menuturkan, saat rapat dengan pemerintah pusat, kepala daerah meminta agar tegas melarang saja. Namun, pemerintah pusat hanya memberikan imbauan.

“Hanya bersifat imbauan. Ini masif kita minta kepada seluruh bupati/Wali kota beserta forkopimda untuk masif sosialisasi. Termasuk di Makassar. Jadi kita minta bersabar dahulu tahun ini. Mungkin tahun depan sudah bisa menikmati Idulfitri dengan keluarga,” bebernya.

sekiranya ada masyarakat tetap melaksanakan salat Id baik di lapangan atau masjid terutama daerah masih zona hijau atau terjadi perlambatan peningkatan, maka forkopimda dan satpol PP diminta untuk mengawasi.

“Mesti melakukan pengamanan dengan protokol kesehatan secara ketat. Kita minta itu,” bebernya.

Petugas tentu berkewajiban untuk melakukan pengamanan dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti menjaga jarak, ada tempat cuci tangan dengan sabun, dan penyediaan hand sanitizer.

“Saya sangat memahami bahwa momentum hari raya Idulfitri ini adalah waktunya kita bersilaturahmi bersama keluarga. Akan tetapi, juga kita harus menahan diri agar penyebaran Covid-19 ini bisa kita kendalikan. Adapun daerah yang mau silaturahmi, kita manfaatkan teknologi yang ada,” jelasnya.

Daerah Patuh

Bupati Luwu Timur M Thoriq Husler mengatakan, sudah ada maklumat yang dikeluarkan pemerintah daerah bersama forkopimda terkait imbauan salat Id di rumah masing-masing.

“Arahan Pak Gubernur sudah sama dengan maklumat yang kita keluarkan bersama Forkopimda,” katanya.

Husler bersama Forkopimda Luwu Timur mengikuti rapat virtual video conference dengan gubernur. Kabag Kesra Luwu Timur Arsyad menuturkan bahwa salat Id akan dilaksanakan di rumah.

“Imbauan ini dikeluarkan oleh MUI maupun Kementerian Agama,” ujar Arsyad.

Walikota Palopo Muh Judas Amir telah meminta masukan dan saran darì berbagai pihak, seperti forkopimda, MUI, FKUB, serta perwakilan mahasiswa (BEM) yang ada di Kota Palopo.

Hasil diputuskan untuk meniadakan salat Id di masjid dan lapangan sesuai dengan imbauan pemerintah pusat, ulama, dan tokoh nasional.

“Ini untuk menghindari hal-hal yang ada kaitannya dengan kerumunan orang dan berkumpulnya banyak orang di tengah pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat secara hierarki, pemda tak bisa bertentangan. Makanya, imbauan salat Id di rumah mesti diikuti.

Kapolres Palopo AKBP Alfian Nurnas mengatakan sebagai warga negara Indonesia, wajib mematuhi imbauan pemerintah. “Itu untuk kebaikan kita semua dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19,” ungkapnya. (*)

REPORTER: A SYAEFUL-TAUFIK H-SYAHRUDDIN
EDITOR: AMRULLAH B GANI-RIDWAN MARZUKI
Editor : Redaksi

Comment

Loading...