Kementerian Keuangan Permudah Pencairan ADD dan BLT Dana Desa

Kamis, 21 Mei 2020 14:20
Belum ada gambar

Ilustrasi dana desa-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melonggarkan syarat pencairan anggaran dana desa dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020.

Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, aturan tersebut sudah dirilis dan bisa segera diimplementasikan. Penyederhanaan syarat itu guna mempercepat bantuan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19.

“Baru keluar kemarin, masih hangat, berisi tentang relaksasi atau perubahan syarat penyaluran dana desa,” ujarnya dalam video conference, Jakarta, Rabu (20/5).

Prima menjelaskan relaksasi pada tahap pertama hanya memberlakukan Perkada yang bisa digantikan oleh surat keputusan kepala daerah dan surat kuasa. Sebelumnya terdapat tiga syarat, yaitu Perkada yang mengatur rincian dana desa tiap desa, Perdes/APBDes, dan surat kuasa,

“Sekarang relaksasi hanya dengan dua syarat,” ucapnya.

Aturan baru mengatur pencairan tahap kedua tidak perlu melaporkan realisasi penyerapan dan penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya. Sebagaimana diketahui, tadinya harus dilaporkan penyaluran tahap I sebesar 50 persen dan tahap II paling sedikit 35 persen.

“Tapi, Pemdanya harus melakukan tagging atas desa-desa mana yang layak salur. Harapannya tahap kedua tanpa syarat, seluruh dana desa tahap pertama yang sudah tersalur, bisa menikmati salur tahap kedua,” tuturnya.

Bagikan berita ini:
8
7
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar