Trik Cetak Uang BI dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi


Oleh: Mirzalina Zainal

Carut marut ekonomi akibat pandemi Covid-19 membuat DPR meminta Bank Indonesia (BI) mencetak uang sebesar 400 – 600 trilliun rupiah. Permintaan ini pun disebut-sebut telah diputuskan DPR. Namun apakah benar cetak uang yang dimaksud BI merupakan cetak uang kartal yang selama ini mengagetkan masyarakat luas?

Cetak uang kartal “printing money” adalah sebuah instrumen moneter yang sudah digunakan sejak berabad-abad lalu. Seluruh bank sentral memiliki kewenangan penuh untuk melakukan cetak uang. Namun risiko yang ditimbulkan dari instrumen ini bisa memicu terjadinya inflasi tinggi bahkan mencapai hyperinflation, yaitu kondisimenggerus nilai uang rill menjadi semakin rendah, terjadi akselerasi tingkat inflasi, dan tidak dapat dikontrol. Kondisi ini akan menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan berujung pada ketidakstabilan makroekeonomi secara keseluruhan.Oleh karena itu, besarnya risiko yang timbul akibat instrumen ini membuat para pengambil kebijakansangat menghindari penggunaanya.

Secara konseptual Bank Indonesia memliki dua kategori kebijakanuntuk menstabilkan ekonomi, yaitu kebijakan konvensional dan unconventional monetary policy (UMP). Kebijakan konvensional dilakukan melalui pengaturan tingkat bungaberdasarkan kaidah Taylor, bisa dilihat melalui penentuan suku bunga acuan baik BI rate maupun BI7Days Repo. Di sisi lain UMP dilakukan melalui metode “Quantitative Easing (QE)” yaitu pembelian obligasi atau surat berharga pemerintah dalam jangka panjang.Metode ini sering disebut sebagai instrumen yang seolah-olah menunjukkan praktik “cetak uang” bank sentral untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik.

Metode ini mulai populer digunakan di Jepang sejak tahun 2001, dan semakin populer digunakan sebagai obat untuk mengatasi krisis keuangan global 2007/2008, utamanya di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Secara umum QE berfungsi memberikan suntikan likuiditas dan menambah jumlah uang beredar (JUB) agar pasar domestik tetap bergairah. Intervensi ini dilakukan melalui 3 pasar, yaitu (1) pembelian Surat Utang Negara (SUN) atau SBSN di pasar sekunder; (2) pasar spot (forex); dan (3) “Domestic Non-Deliverable Forwards (DNDF)”.

Dengan adanya wabah Covid-19, telah menimbulkan shock atau guncangan baik dari sisi penawaran dan permintaan. Hal ini membuat pemerintah dan BI harus mengambil kebijakan efektif guna menstabilkan perekonomian. Adanya ketidakpastian sangat besar mengharuskan sektor fiskal dan moneter mengambil kebijakan extraordinary. Dalam hal ini pembengkakan deficit fiskal dapat dibiayai dengan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Reaksi BI dalam hal ini adalah secara kooperatif membeli SUN dan SBSN di pasar sekunder. Pembelian ini diharapkan dapat menjaga yield obligasi agar tetap stabil.  Yield obligasi mencerminkan risiko ekonomi suatu negara, umumnya dilihat dari pergerakan obligasi dengan tenor 10 tahun. Demand BI terhadap SUN saat ini diharapkan mendorong yield obligasi turun secara bertahap. Hal ini membuat posisi obligasi Indonesia cukup diminati dan memberikan signal positif bagi pasar dan investor terkait pemulihan ekonomi Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia “Perry Warjiyo” dalam beberapa kesempatanmenyatakan bahwa besarnya QE hingga April 2020 adalah sebesar Rp 386 trilliun. Komponen injeksi likuiditas tersebut terdiri dari pembelian SUN atau SBSN yang telah dilepas asing sebesar Rp 166,2 trilliun, swap valutas asing sebesar Rp 29,7 trilliun term repo perbankan sebesar Rp 137,1 trilliun, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) menghasilkan likuiditas sebesar Rp 53 trilliun. Di Bulan Mei ini BI terus menginjeksi likuiditas melalui penurunan GWM sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan 50 bps bagi Bank Syariah dan melalui peniadaan kewajiban tambahan giro untuk memenuhi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dapat menghasilkan likuiditas sebesar Rp 15,8 trilliun. Dengan demikian total injeksi likuiditas hingga bulan Mei diperkirakan sekitar Rp 503,8 trilliun.

Relaksasi praktik QE berdasarkan Perpu No.1/2020, BI bisa memasuki pasar primer dan menjadi “last resort”. Ini merupakan bentuk penyesuaian instrumen BI untuk menambah jumlah uang beredar guna mengatasi badai Covid-19. BI diberikan kewenanganuntuk membeli surat berharga pemerintah jika kuota pembelian surat berharga tidak terpenuhi.

Dengan demikian tanpa mencetak uang kartal, BI dapat menginjeksi jumlah uang beredar melalui instrumen Quantitative Easing guna membantu pemerintah mengatasi defisit anggaran akibat wabah Covid-19 dan menyokong pemulihan ekonomi Indonesia. (*)

Komentar

Loading...