FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju layak untuk di-reshuffle.
Pasalnya, terkesan berkinerja kurang maksimal menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19).
"Beberapa kementerian terlihat kedodoran dan tidak responsif ketika pandemi covid-19 terjadi. Saya kira reshuffle bukan menjadi kredo yang diharamkan," ujar Ari dalam pesan tertulis, Kamis (28/5).
Dosen di Universitas Indonesia ini menyebut, reshuffle kabinet diperlukan untuk menghadapi new normal dan kelak ke arah pemulihan usai pandemi covid-19.
Ari kemudian menyebut beberapa kementerian dimaksud.
Antara lain, Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Kementerian pariwisata seharusnya menjadi garda terdepan pemulihan bertahap dari new normal dengan menyiapkan pariwisata gaya baru untuk menyongsong ledakan pariwisata pasca-dibukanya PSBB," ucapnya.
Menurut pembimbing program doktoral di pasca arjana Universitas Padjajaran ini, sektor pariwisata menyangkut berbagai aspek pendukung.
Seperti, usaha kerajinan, perhotelan, restoran, transportasi dan aneka jasa lain.
"Bisa menjadi katup pengaman untuk menampung korban PHK dari sektor usaha lain. Tidak usah jauh-jauh, Vietnam sudah maju beberapa langkah dari kita untuk menyongsong kebangkitan pariwisata pasca lockdown di banyak negara. Jangan mencontoh Jepang, jika kita tidak ingin dianggap sepadan," katanya.
Ari juga menyoroti kinerja kementerian tenaga kerja, yang dinilainya tidak punya contigensi plan ketika terjadi ledakan gelombang PHK.
"Alih-alih mencari alternatif pekerjaan, malah di awal selalu menggembargemborkan pelatihan online yang menurut saya sangat tidak tepat. Buruh yang di-PHK itu butuh makan dan bekerja lagi, bukan malah butuh pelatihan online," pungkas Ari. (jpnn/fajar)
