Desak Pelaksanaan Dikaji Ulang, DPD: Negara Ini Tidak Bubar Jika Pilkada Ditunda!

Ilustrasi Pilkada

FAJAR.CO.ID,SURABAYA-- Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mendesak pemerintah mengkaji ulang keputusan pelaksanaan Pilkada Serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2020, mengingat Kemenkes dan Gugus Tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah ini berakhir.

Menurut LaNyalla, sejumlah daerah kurva penularan virusnya belum juga melandai, bahkan kian hari kian meningkat. Tak sedikit pula daerah yang masih masuk dalam kategori zona merah atau berbahaya Covid-19.

“Sampai hari ini masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan kurvanya belum menurun. Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik. Itu dari sisi wabah itu sendiri. Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi dimana pandemi belum dinyatakan berakhir. Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?” urai La Nyalla melalui keterangan tertulis yang diterima fajar.co.id, Jumat (29/5/2020).

Misalnya saja Jawa Timur, kemarin, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Cina.

Karena penyebaran di Surabaya sangat cepat. Dan 65 persen angka kasus Covid-19 di Jawa Timur disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar Pilkada.

Diungkapkan La Nyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan


Comment

Loading...