Molornya Berkas Perkara Erniati, Ada Apa di Balik Pasal 55 KUHP?

Kajari Bone, Eri Satriana, didampingi Kasi Pidsus Kejari Bone Andi Kurnia. (FOTO: AGUNG PRAMONO/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, BONE -- Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas perkara Eks Kabid Paud, Erniati, ke penyidik.

"Pasal 55 KUHP termasuk salah satu petunjuk kami yang belum dipenuhi oleh penyidik," kata Kasi Pidsus Kejari Bone, Andi Kurnia Jumat (29/5/2020).

Kata dia, dalam berkas perkara belum ada kolerasi antara keterangan tiga tersangka lainnya dengan keterangan saksi lainnya sehubungan dengan perbuatan Erniati.

Padahal, sejak pertama kali dilakukan gelar perkara oleh Subdit III Tipikor Polda Sulsel 7 Oktober lalu ditegaskan tersangka melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU tindak pidana korupsi Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Peran istri Wabup Bone tersebut yakni, tidak melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam juknis Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018.

Dia juga bertindak selaku Ketua Tim Managemen Dak Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Bone, yang bertugas untuk memverifikasi data dapodik sampai dengan verifikasi hasil pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola dana BOP PAUD.

Kemudian khusus untuk tahun 2017 dirinya juga selaku PPTK pada Kegiatan pengadaan alat peraga/praktek dan Buku Siswa TK dengan metode pengadaan langsung.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...