Pemerintah Longgarkan Aturan dengan New Normal, Muhammadiyah: Kesimpangsiuran Berpotensi Timbulkan Ketegangan

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bersama Presiden Joko Widodo

FAJAR.CO.ID,YOGYAKARTA– Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mendesak pemerintah memberi penjelasan secara detail tentang kebijakan new normal. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing.

Di satu sisi Pemerintah masih memberlakukan PSBB tapi pada sisi lain menyampaikan pemberlakuan relaksasi. Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat.

“Berbagai pemberitaan dan pernyataan Pemerintah tentang new normal akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat. Perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan new normal. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” papar Haedar melalui keterangan tertulis yang diterima fajar.co.id, Jumat (29/5/2020).

Haedar kembali menekankan, kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan Covid-19 harus melalui kajian komprehensif dan penjelasan yang obyektif dan transparan.

Salah satu yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial adalah mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.

“Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah. Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah,” tegas Haedar.

Laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Tetapi Pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal.

Muhammadiyah mempertanyakan apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi.

Komentar

Loading...