Makassar Tidak Diizinkan New Normal, Legislator Perindo: Lanjut PSBB, Dananya dari Mana?

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Pemerintah pusat tak mengizinkan Kota Makassar menerapkan sistem New Normal karena dianggap belum memenuhi syarat untuk penerapannya.

Diketahui, syarat untuk menerapkan New Normal adalah indikator penularan berdasarkan angka reproduksi dasar wabah (R0). Syarat angka reproduksi wabah menjadi syarat mutlak yang ditetapkan pemerintah. Tolak ukurnya angka reproduksi R0 pada waktu t (Rt) atau angka reproduksi efektif harus di bawah 1. 

Sementara Makassar masih memiliki kasus yang dinilai cukup tinggi, yakni masih melebihi Rt di atas 1.

Anggota DPRD Kota Makassar, Syamsuddin Raga menganggap keputusan ini membingungkan masyarakat. Selepas PSBB, program New Normal digaungkan namun belakangan ditarik kembali.

Pusat perbelanjaan sudah terlanjur beroperasi kembali, begitu juga dengan usaha retail, pedagang kaki lima serta restoran juga telah berjalan efektif beriringan dengan protokol standar kesehatan.

"Dari sisi ekonomi, new normal ini bisa kembali membangkitkan ekonomi tahap demi tahap yang sebelumnya hancur atau defisit. Tapi jika tidak digulirkan kebijakan tatanan hidup normal baru ini di Makassar sementara pemerintah pusat juga tidak bisa menjamin kapan akan diberlakukan maka otomatis tidak hanya berdampak pada ekonomi tapi juga SDM kita akan terpuruk," papar Syamsuddin Raga di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/5/2020).

Tidak adanya rekomendasi dari pemerintah pusat untuk memberlakukan program new normal di Makassar diyakini akan memperparah situasi ekonomi masyarakat. 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan

Comment

Loading...