Pengawasan WNA di Masa Pandemi, Optimalisasi Peran Tim Pora

Sabtu, 30 Mei 2020 20:35

Arman

Oleh: ArmanJFT Pranata Humas Muda, Kanwil KemenkumHAM Sulsel

Penyebaran Pandemi (WHO 11/03) Corona Virus Disease (Covid-19) yang masif lintas negara hingga ke pelosok negeri mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa.  Sebagai upaya penanggulangan pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan di kementerian terkait seperti realokasi dan refocusing anggaran penanganan covid-19 dan pembatasan sosial di tiga jenis kegiatan: 1) pendidikan dan perkantoran, 2) keagaamaan, dan 3) kegiatan di tempat umum dengan pengecualian pada kebutuhan dasar pangan dan kesehatan. Serta kebijakan terbaru menuju ‘New Normal’, hidup berdampingan dengan #Covid19

Penyebaran pandemi tersebut di sejumlah negara berdampak pada keterbatasan mobilitas warga dunia untuk menuju ke negara tertentu atau kembali ke negara asal, hal ini  terkendala pada ketersediaan/ketentuan alat angkut dan kebijakan peraturan keimigrasian. Terkait hal tersebut telah diterbitkan Permenkumham No.11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah RI yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Peraturan tersebut secara umum membatasi masuknya WNA ke Wilayah Indonesia dengan tetap tersedia pengecualian untuk hal-hal yang sifatnya darurat dan strategis nasional seperti keperluan medis dan diplomatik serta WNA yang telah memiliki Izin Tinggal sebelumnya dengan ketentuan memenuhi dokumen persyaratan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk WNA yang telah terlanjur berada di wilayah Indonesia diberikan kemudahan Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa secara otomatis dan tidak perlu bermohon ke Kantor Imigrasi langsung.

Imbauan pemerintah ‘di rumah saja’ dan Work from Home terkait kebijakan pembatasan sosial di atas secara tidak langsung membuka ruang kerawanan potensi pemanfaatan situasi oleh oknum WNA melancarkan aksinya, hal ini diperparah dengan melemahnya fungsi pengawasan administratif yang dapat dikontrol  pada saat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal yang memuat up date informasi data persyaratan administratif terkait peruntukan izin tinggal,  ditambah lagi terbatasnya fungsi sosial kontrol masyarakat yang saat ini terfokus pada keselamatan diri dan keluarga, serta luasnya wilayah kerja dan terbatasnya jumlah personil petugas keimigrasian. Keadan tersebut memaksa petugas Intelejen dan Penindakan Keimigrasian di UPT Imigrasi perlu kerja extra melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan WNA di wilayah kerja masing masing

Pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan WNA tentunya tidak hanya dimaksudkan berkaitan dengan potensi kerawanan pelanggaran hukum akan tetapi juga sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-hak WNA untuk tinggal dan berkegiatan sesuai batasan-batasan yang telah dijamin oleh Undang Undang.

Komentar


VIDEO TERKINI