Pengesahan UU Minerba Dipengaruhi Kekuatan Kapital?

Prof Syaiful Bachri

FAJAR.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang.

Pengesahan yang sempat tertunda karena aksi nasional yang dilakukan aktivis dan mahasiswa itu disahkan pada Selasa, 12 Mei 2020.

Pengesahan yang terkesan buru-buru itu pun mengundang reaksi dan dikecam banyak pihak, termasuk dari Pemuda Muhammadiyah Sulsel.

Melalui diskusi daring pada Kamis malam (28/5/2020), dengan tema 'memahami frasa kejahatan terhadap perubahan UU no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral', Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulsel mencurigai adanya kekuatan kapital yang memengaruhi pengesahan UU tersebut.

Ketua Hukum HAM PWPM Sulsel, Dr Ridwan Fawallang, menyatakan, RUU Minerba menuai kontroversi di masyarakat karena hanya pro pada pengusaha tambang.

Prof Dr Syaiful Bachri, selaku narasumber dalam diskusi menyebut bahwa UU yang telah disahkan DPR bersama Pemerintah ini mengandung cacat bawaan, baik secara formil maupun materiil.

"UU minerba seharusnya memberikan prioritas bagi BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan tangan negara dalam pengelolaan SDA, yang sekaligus menjadi bentuk penguasaan negara berdasarkan pasal 33 UUD 1945," tuturnya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta itu juga menyayangkan pengesahan yang dilakukan di tengah situasi bangsa sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. "Ini menunjukkan RUU tersebut tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan rasa keadilan di masyarakat," pungkasnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...