IGI Dukung Presiden Tunda New Normal di Dunia Pendidikan

Minggu, 31 Mei 2020 15:34

Ilustrasi siswa SD. (Dery Ridwansyah/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID — Melalui Menko PMK, Muhadjir Effendi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin penerapan new normal di sekolah diterapkan secara grasa-grusu.

Menurut Menko PMK, untuk pengurangan pembatasan di sektor pendidikan akan digodok dulu sematang mungkin. Jadi, Presiden mewanti-wanti untuk tidak grasa-grusu untuk penerapan new normal. Di sekolah masih sangat berisiko jika dilakukan dalam waktu dekat, protokol keselamatan di sekolah berbeda kondisinya dengan sektor umum lainnya terlebih yang dihadapi adalah anak-anak.

Terkait hal tersebut, Ikatan Guru Indonesia (IGI) sangat mendukung Presdien Jokowi untuk menunda new normal di Dunia Pendidikan dan meminta Mendikbud Nadiem Makarim sesegera mungkin menyampaikan hal tersebut secara terbuka mengingat begitu banyak Disdik saat ini yang sudah bersiap-siap menjalankan pembelajaran tatap muka mulai 13 Juli 2020.

“IGI tetap menolak adanya keinginan banyak pihak mendorong pembelajaran tatap muka meski pun dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk memperpendek waktu belajar menjadi hanya 4 jam tanpa istirahat,” kata Ketua Umum IGI, Muh Ramli Rahim, melalui pesan tertulis yang dikirim ke fajar.co.id, Minggu (31/5/2020).

IGI sangat yakin, sekolah yang saat ini digawangi oleh sekitar 60% guru Non PNS dengan mayoritas pendapatan hanya Rp250.000/bulan tak akan sanggup menjalankan protokol kesehatan secara ketat bagi anak. Mulai dari masuk pagar sekolah hingga menanggalkan pagar sekolah, ini belum termasuk protokol kesehatan diantar sekolah dan rumah.

Memang akan ada sekolah, terutama sekolah swasta bonafid atau mantan sekolah unggulan yang mampu menjalankannya dengan baik tetapi itu tak layak menjadi alasan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan.

Karena itu, potensi penularan Covid-19 kepada anak atau dari anak sangat besar meskipun belajar hanya 1 jam di sekolah.

Oleh karena itu, Kemdikbud harus bersikap tegas sesuai arahan Presiden. Kegamangan Kemdikbud mengakibatkan Disdik daerah mempertaruhkan nyawa anak didik. “New Normal di dunia pendidikan seharusnya diterapkan hanya jika New Normal di luar dunia pendidikan sudah sukses dijalankan,” kata Ramli Rahim.

Sebanyak 86 anak dinyatakan positif terinfeksi virus corona baru atau Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Kamis (28/5/2020).

Dari 86 anak yang positif terinfeksi Covid-19 itu, 35 di antaranya merupakan balita rentang usia 0-5 tahun dan 51 anak berasal dari rentang usia 5-18 tahun.

Berdasarkan data persebaran COVID-19 dari situs web Covid19.go.id, per 29 Mei 2020, sebanyak 2,3 persen kasus positif corona adalah balita (0-5 tahun) dan 5,6 persen anak-anak (6-17 tahun).

Sementara Di Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus corona yang tinggi juga memiliki banyak kasus anak positif COVID-19. Sementara, per 29 Mei 2020, balita (usia 0-5 tahun) yang terkonfirmasi positif mencapai 89 orang. 

Berdasarkan angket yang dilakukan oleh komisioner KPAI menunjukkan bahwa mayoritas orang tua, lebih dari 80 persen memang menolak sekolah dibuka pada tahun ajaran baru ini.

Sementara itu Petisi “TUNDA MASUK SEKOLAH SELAMA PANDEMI” hingga saat ini sudah ditanda tangani 92.715 orang.

Data tersebut seharusnya sudah menjadi dasar bagi Kemdikbud untuk mengambil keputusan yang jelas dan terang benderang.

Kemdikbud menurut IGI selama ini sudah sangat sering menganggap masalah serius bukan sebuah masalah, misalnya terkait status dan pendapatan guru. Di era Pandemi ini, PJJ yang masih jauh dari kesempurnaan pun dianggap bukan masalah padahal tingkat stres orang tua dan siswa sungguh sesuatu yang nyata. (sam)

Bagikan berita ini:
7
10
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar