Minta Polisi Bebaskan Ruslan Buton, IPW: Penyampaian Aspirasi Dijamin UU

Pecatan TNI bernama Ruslan alias Ruslan Buton

FAJAR.CO.ID -- Indonesia Police Watch (IPW) menganggap apa yang dilakukan oleh pecatan TNI Ruslan Buton bukanlah sesuatu yang membahayakan negara. IPW pun meminta Mabes Polri segera membebaskannya.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengatakan, apa yang dituduhkan Polri kepada Ruslan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

"Hanya menunjukkan sikap parno jajaran kepolisian yang tidak promoter," kata Neta dalam keterangan pers, Minggu (31/5/2020).

IPW menilai, Ruslan sebagai rakyat hanya sebatas menyatakan aspirasi. Dia mengingatkan penyampaian aspirasi seorang rakyat dijamin oleh UUD NRI 1945.

"Sehingga Polri boleh menangkap dan memeriksa Ruslan, lalu mengingatkannya, untuk kemudian melepaskannya," ujar Neta.

Seperti diketahui, Ruslan yang juga eks TNI ditangkap di rumahnya di Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara, Kamis (28/5).

Penangkapan ini dilakukan setelah Ruslan meminta Presiden Jokowi mundur lewat video yang viral di media sosial pada 18 Mei 2020.

Dalam video itu Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi.

Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Bila tidak, bukan mustahil akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat.

Akibat pernyataannya itu, Ruslan dijerat pasal berlapis. Selain tentang keonaran, Ruslan dijerat UU ITE. Yakni Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP. Sehingga dia dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...