Pilkada dengan E-Voting Dinilai Relevan dengan Kondisi Pandemi


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Pengajar Politik Hukum Pascasarjana Universitas Pancasila dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Dr Syamsuddin Radjab menyinggung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perppu Pilkada itu ditandatangani Jokowi pada Senin (4/5/2020).

Nomenklatur perppu tersebut adalah Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

“Dari sisi norma tak perlu ada Perppu, tiga pasal di dalam Perppu sudah ada di Undang-undang Pilkada,” katanya dalam diskusi webinar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI), Minggu (31/5/2020).

Ia mengatakan, Pemerintah memasukkan pasal 120 yang memuat tentang frasa bencana non alam.

“Pasal 120 hanya ingin memasukkan frasa bencana non alam. Di sini bencana itu adalah bentuk gangguan lainnya,” katanya.

Ia juga mengatakan, rancangan UU Pilkada, tak mengantisipasi adanya bencana sebelum pemungutan suara seperti pandemi Covid-19 ini. Justru yang diatur bencana atau gangguan pasca pemungutan suara di BAB XVI Undang-Undang tersebut makanya dikenal pemilihan lanjutan atau susulan.

Menurutnya, dalam pasal 122 A yang berisi Ayat (1) pasal tersebut mengatakan, penundaan Pilkada 2020 dilakukan oleh KPU melalui keputusan KPU. Pelaksanaan Pilkada lanjutan pasca penundaan pun menjadi wewenang KPU juga.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...