SE Menag Nomor 15/2020 Dinilai Menyusahkan Pengurus Rumah Ibadah

Anggota DPR Mufti Anam -- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama Fachrul Razi menerbitkan Surat Edaran Nomor 15/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi. Anggota DPR Mufti Anam menyoroti SE Menag yang diteken pada 29 Mei tersebut.

Salah satu yang disorot adalah poin rumah ibadah wajib mengantongi surat keterangan aman dari Covid-19 di kawasannya. Surat tersebut diterbitkan oleh Gugus Tugas sesuai tingkatan, yaitu kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Untuk bisa mendapatkan surat aman dari Covid-19, pengurus rumah ibadah harus mengajukan permohonan kepada Gugus Tugas.

”Kebijakan itu sangat menyusahkan pengurus rumah ibadah, terutama masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng yang ada di desa-desa,” ujar Mufti Anam, Minggu (31/5) dalam keterangan persnya.

Dia mengatakan, semestinya Kemenag yang turun tangan memetakan secara epidemiologi bersama Gugus Tugas dan para pakar. Soal kawasan mana saja yang rumah ibadahnya bisa beroperasi saat menyambut new normal. Dengan demikian, pengurus rumah ibadah dimudahkan.

”Kemenag punya kaki sampai bawah. Ada KUA tingkat kecamatan. Itu bisa difungsikan. Minimal, Kemenag di tingkat kabupaten/kota bisa menggandeng Gugus Tugas dan para pakar epidemiologi untuk bikin peta. Jangan pengurus rumah ibadahnya yang disuruh pontang-panting mengurus izin,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dengan sistem kerja tersebut, nanti akan keluar peta. Rumah ibadah mana saja yang sudah boleh menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan mana yang belum boleh. ”Jadi, Kemenag yang jemput bola sebagai fungsi pelayanan kepada umat, bukan pengurus rumah ibadah yang disusahkan dengan teknis administratif,” ujarnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...