Pangkas Tahapan, KPUD Masih Tekor

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyurati seluruh pemerintah daerah untuk tidak menggunakan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penanganan Covid-19. Harus digunakan untuk Pilkada.

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bachtiar mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan pilkada yang diberikan pemda ke KPU harus digunakan sesuai peruntukannya. Alokasi anggaran untuk pilkada tidak boleh digunakan untuk penanganan covid-19.

Sesuai arahan Mendagri, kata dia, anggaran tersebut bukanlah untuk penanganan. Apalagi pencegahan virus covid-19. Karena itu, pihaknya segera menyurati daerah. Melalui surat itu, seluruh pemerintah daerah bisa menaati ketentuan yang sudah ada. Pilkada sudah semakin dekat. Tahapannya sudah dimulai, Senin, 15 Juni.

"Kami berharap daerah bisa mendukung pelaksanaan pilkada tahun ini. Termasuk kebutuhan anggaran oleh KPU sesuai dengan perjanjian hibah daerah yang telah ditetapkan," jelasnya, kemarin.

Sementara itu, data dari KPU, masih ada beberapa daerah yang ternyata belum menerima secara utuh anggaran perjanjian hibah pilkada. Bahkan ada KPU di daerah yang sama sekali nihil menerima transfer dari pemda setempat.

Di Sulsel, kejadian itu menimpa KPUD Kabupaten Maros. Sampai saat ini, mereka belum menerima transfer dana dari daerah untuk pilkada. Bachtiar pun berharap, kebutuhan tersebut segera dipenuhi oleh daerah, untuk kelancaran kerja-kerja KPU.

Terkait kebutuhan tambahan, ia menilai ada beberapa subsidi silang yang bisa dilakukan untuk setiap tahapan. "Misalnya dana sosialisasi yang dihapuskan, bisa dialihkan untuk keperluan APD. DPR juga minta dukungan dari APBN (untuk Pilkada). Kondisi objektifnya memang pilkada harus menggunakan protokol kesehatan," paparnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi


Comment

Loading...