Pilkada Serentak Digelar Desember, Pengamat: Politis dan Cacat Demokrasi

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Pusat dan DPR RI sepakat menghelat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang. Gawean itu sempat tertunda akibat wabah covid-19.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto, mengatakan, kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara dalam memutuskan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 lebih bersifat politis.

“Itu tidak memperhatikan kepentingan substantif rakyat pemilih (demos), yang sedang bertaruh dengan keselamatan jiwanya di masa pandemik. Keputusan itu akan memicu praktik-praktik elektoral fraud (kecurangan Pilkada) dan electoral malpractice karena memaksakan rekayasa pemilu normal dalam situasi bencana,” kata Luhur dalam program Fajar Bincang virtual via Zoom bertema ‘New Normal Election’, Rabu (3/6/2020).

Kalaupun itu tetap dilakukan, kata Luhur, bisa dipastikan Pilkada serentak ini produk cacat demokrasi, atau tidak berkualitas dan penuh pelanggaran.

“Saya menyarankan perlunya para pihak mempertimbangkan juga aspek medis dalam tata kelola Pilkada,” ujarnya.

“Kita tidak menolak Pilkada serentak, kita hanya butuh masa adaptasi yang cukup untuk melanjutkan tahapan-tahapan itu setelah status darurat bencana ini dicabut,” sambungnya.

Kemudian, dirinya menyampaikan aturan teknis penyelenggara berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) harus memastikan pelembagaan protokol kesehatan di setiap aktivitas Pilkada.

“Termasuk mekanisme sanksi bagi pihak yang melanggar secara proporsional dan adil,” tuturnya. (ikbal/fajar)

  • Bagikan