DPD: KPU Harus Tanggung Jawab Jika TPS Jadi Kluster Baru Penyebaran Covid-19

Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin

FAJAR.CO.ID,JAKARTA-- Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamudin mendesak pemerintah mengkaji ulang keputusan pelaksanaan Pilkada Serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Senator asal Bengkulu ini mengingatkan KPU agar bertanggungjawab bila dalam proses Pilkada Desember nanti malah menghasilkan klaster baru Covid-19.

“Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar. Apalagi proses Pilkada ini pasti melibatkan masyarakat luas, mulai dari calon dan timnya, pemilih serta panitia mulai dari awal pendataan pemilih sampai proses penghitungan suara berjenjang,” urai Sultan dalam keterangan tertulis yang diterima Fajar.co.id, Rabu (3/6/2020).

Proses yang multi tahap dan melibatkan banyak orang itu menurut Sultan bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran.

Mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat. Dan hingga hari ini, wabah ini belum dinyatakan selesai. Sebab, kurvanya relatif meninggi di beberapa daerah.

“Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho. Jadi jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang kita prioritaskan, yakni sektor kesehatan dan ketahanan sosial. Ini seharusnya menjadi logika berpikir kita semua, sebelum mengambil keputusan,” paparnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan

Comment

Loading...