Presiden Jokowi dan Menkominfo Dihukum Minta Maaf, Amnesty: Ini Langkah Positif

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (tengah). Foto: ANTARA/Anita Permata Dewi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Amnesty International Indonesia menyambut baik putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyatakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate bersalah terkait pemutusan atau pelambatan akses internet di Papua. Hal ini merupakan sikap positif untuk mengatasi permasalahan di Papua.

“Meski putusan ini belum mewakili keadilan dan penegakan hak asasi manusia di Papua secara keseluruhan, setidaknya ini adalah langkah positif untuk mengatasi permasalahan di sana,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya, Kamis (4/6).

Usman memandang putusan PTUN Jakarta adalah kemenangan yang langka bagi masyarakat Papua, dan sekaligus menegaskan selama ini tidak diperlakukan setara oleh pihak bewenang di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Papua justru sudah lama mengalami diskriminasi dan intimidasi.

“Kami mendesak agar perlakuan itu diakhiri dan agar pihak berwenang segera memenuhi hak-hak mereka, termasuk hak untuk kebebasan berekspresi secara damai yang selama ini dibungkam karena mereka menuntut penentuan nasib sendiri,” tegas Usman.

Terkait putusan PTUN itu, Usman berharap pemerintah Indonesia, termasuk Presiden dan Menkominfo, segera meminta maaf kepada masyarakat Papua yang telah terdampak oleh pemblokiran akses internet dan memastikan agar kejadian ini tidak akan terulang kembali.

“Ke depannya, pelanggaran hak asasi manusia di Papua harus dituntaskan, termasuk pembunuhan di luar hukum dan penahanan sewenang-wenang terhadap masyarakat di sana,” cetus Usman.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...