Reaksi Istana atas Hukuman Bersalah kepada Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan sejumlah LSM. Dari putusan pengadilan itu menjatuhkan vonis bersalah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate atas kasus pemutusan internet di Papua 2019 lalu.

“Pemerintah menghormati putusan PTUN tersebut,” ujar Dini kepada wartawan, Kamis (4/6).

Dini mengatakan Presiden Jokowi belum memutuskan langkah apa yang akan diambil dari putusan tersebut. Sehingga hal ini masih akan dibahas oleh kuasa hukum pemerintah. “Belum diputuskan apa langkah hukum selanjutnya pihak pemerintah. Akan dibahas lebih lanjut dengan pengacara negara,” katanya.

“Yang jelas masih ada waktu 14 hari sejak putusan PTUN untuk putusan tersebut berkekuatan hukum tetap,” tambahnya.

Sebelumnya, ‎PTUN Jakarta menyatakan pemerintah Indonesia bersalah terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019. Pemblokiran internet tersebut sebelumnya digugat oleh SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pihak tergugat adalah Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

“Mengabulkan gugatan para tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pemerintahan,” demikian bunyi kutipan putusan PTUN Jakarta, Rabu (3/6).

Majelis Hakim juga memerintahkan tergugat yakni pemerintah untuk tidak mengulangi perbuatan atau tindakan pelambatan pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Komentar

Loading...