Soal Pemblokiran Akses Internet, KontraS Minta Pemerintah Tak Represif

Ilustrasi ketegangan di Papua yang berujung pemblokiran internet pada 2019 lalu. (Dok. Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak lagi bertindak represif dalam menyikapi suatu peristiwa seperti yang terjadi di Papua. Sebab, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate bersalah terkait pemblokiran akses internet di Papua.

“Jangan lagi menggunakan cara-cara represif. Ini kan salah satu bentuk cara represif, dalam sistem demokrasi kita ini masih ada pendekatan begini, itu yang harus dikoreksi,” kata Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma dikonfirmasi, Kamis (4/6).

Feri menyesalkan sikap pemerintah yang antikritik. Dia pun berharap agar pemerintah tidak bertindak gegabah dalam suatu pengambilan kebijakan.

“Jadi kalau ada peristiwa sedikit jangan langsung pemerintah suka-suka ambil kebijakan, pembatasan akses internet dengan alasan yang tidak masuk akal,” cetus Feri.

Oleh karena itu, Feri mengharapkan Pemerintah dapat mentaati putusan PTUN Jakarta dengan meminta maaf kepada rakyat Papua terkait pemblokiran akses internet. “Kita berharap putusan ini bisa jadi pembelajaran hukum bagi publik dan khususnya pemerintah yang mengambil kebijakan,” tukas Feri.

Sebelumnya, PTUN Jakarta memutus bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019. Hal ini sebelumnya digugat oleh SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Komentar

Loading...