Bertahap, BPKH Kurangi Subsidi Biaya Haji

Jumat, 5 Juni 2020 22:29

ILUSTRASI: Jamaah haji 2019 saat tawah di Masjidilharam, Makkah. (PPIH Arab Saudi/Jawa Pos)

Dalam seminar itu, ada peserta yang menanyakan apakah dengan skema yang berjalan sekarang ini BPKH menjalankan prinsip Ponzi. Yakni, uang dari jamaah yang belum berangkat digunakan oleh jamaah yang berangkat. Terkait pertanyaan tersebut, Anggito mengatakan lebih tepat disebut gotong royong. Untuk itu, BPKH bersama Kemenag akan mengkaji bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait skema pendanaan haji dengan kucuran subsidi seperti sekarang.

Idealnya, berhaji itu harus memenuhi aspek mampu. Di antaranya, mampu secara finansial. Dengan demikian, tidak ada subsidi untuk pembiayaan haji. Dana haji murni dari setoran jamaah ditambah hasil pengelolaan. Tidak menggunakan hasil pengelolaan dana jamaah yang belum berangkat.

Sementara itu, Pengurus Pusat Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) Probosuseno mengatakan, calon jamaah haji (CJH) yang tidak jadi berangkat tahun ini harus legawa. Tidak boleh banyak pikiran. Jamaah harus terus menjaga kesehatan sehingga bisa berangkat tahun depan dengan sehat.

Dia membagikan rumus sehat dengan sejumlah cara. Yakni, makan dan minum yang halal, olahraga, tidak stres, lingkungan bersih, dan tidur cukup. Kemudian, menjaga ketakwaan kepada Allah serta beraktivitas sosial. ’’Tetap berkarya sekuatnya saja,’’ katanya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pihaknya bisa memahami langkah pemerintah tidak memberangkatkan calon jamaah haji Indonesia, baik yang reguler maupun khusus, akibat pandemi Covid-19. Namun, langkah yang diambil untuk menjaga keselamatan warga itu jangan malah menimbulkan permasalahan baru, baik terhadap calon jamaah maupun perusahaan penyelenggara haji dan umrah. ”Mengingat pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian apakah akan menerima jamaah haji atau tidak,” terang Bamsoet.

Komentar


VIDEO TERKINI