FPI Tuding Pemerintah Totaliter, Munarman: MPR/DPR Hanya Jadi Stempel Rezim

Jumat, 5 Juni 2020 13:22

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (Sekum FPI) Munarman menilai pemerintah melanggar undang-undang karena secara sepihak membatalkan ibadah haji 2020 atau 1441 Hijriah.

Munarman mengaku mendengar pernyataan dari salah seorang anggota DPR yang menyebut pemerintah mengambil keputusan meniadakan haji tanpa membahasnya lebih dulu dengan parlemen.

“Sudah jelas terjadi pelanggaran UU Haji oleh Presiden yang secara sewenang-wenang memerintahkan Menteri Agama untuk membatalkan pelaksanaan haji secara sepihak tanpa pembicaraan dengan DPR,” kata Munarman dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Kamis (4/6/2020).

Seharusnya, kata dia, pemerintah lebih dahulu berbicara dengan DPR sebelum membatalkan pemberangkatan haji 2020.

Munarman pun menganggap pemerintah bersikap totaliter ketika menerbitkan kebijakan tanpa berbicara dengan DPR.

Menurut dia, MPR perlu menghentikan kerusakan negara atas pengelolaan yang salah oleh pemerintah. Jika diperlukan, kata dia, MPR bisa menempuh jalur legal konstitusional.

“Jadi, untuk menghentikan kerusakan ini berlanjut, harus dilakukan langkah legal konstitusional oleh MPR karena Presiden telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela,” ucap dia.

Bagikan berita ini:
6
4
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar