Tapera di Musim Covid-19

Jumat, 5 Juni 2020 15:22

Lama tidak terdengar lagi kabarnya, setelah disahkan melalui UU 4/2016 pada 24 Maret 2016, Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam aturan ini, seluruh pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera untuk dipungut iurannya dengan sistem potong gaji. Ini Kebijakan Fiskal tidak populer di era covid19 setelah Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya. Isu lain yang juga cukup ramai direspon negatif oleh masyarakat adalah penundaan keberangkatan Haji tahun 2020. Semua isu ini menambah kebisingan dinamika masyarakat ditengah angin semilir masih adanya aksi-aksi negatif sekelompok masyarakat yang terus mencoba membuat gaduh dengan agenda-agenda berbau makar.

Dalam indeks kemampuan bayar dan kemampuan belanja yang masih sangat tertekan oleh covid19, dengan beleid ini Pemerintah justru segera akan kembali memotong gaji pekerja swasta, PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD. Salah satu poin penting yang diatur dalam PP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei 2020 lalu adalah besaran iuran potongan simpanan wajib sebesar 3 persen dari gaji atau upah. Iuran yang akan dipungut berasal dari pemberi kerja dan pekerja sendiri. Tapera ini akan dilakukan dalam 3 tahap zona waktu dan kelas profesinya yang akan dimulai tahun 2021 mendatang. Pada tahap pertama yakni di tahun 2021 seluruh ASN/PNS,TNI, dan Polri yang akan terlebih dulu melaksanakan aturan pemotongan gaji Tapera ini. Tahap kedua, kewajiban iuran akan berlaku untuk seluruh pegawai BUMN. Dan terakhir adalah golongan pekerja swasta atau formal lainnya. Pemberi kerja diberikan waktu selambat-lambatnya tujuh tahun sejak PP BP Tapera diterbitkan atau pada tahun 2027.

Bagikan berita ini:
4
2
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar