Tapera di Musim Covid-19

Jumat, 5 Juni 2020 15:22

Tapera, Latar belakang dan Maksud Tujuannya

Perumahan Rakyat adalah kebutuhan primer bidang papan yang menjadi salah satu indikator syarat maju terbelakangnya suatu bangsa. Bagaimana mungkin bangsa ini akan maju kalau penduduknya banyak yang tinggal di bawah jembatan dan di seputar pinggiran rel. Di sisi lain, ternyata industri ini juga bisa menggandeng dan memutar 122 industri ikutan atau industri terkait (related industries) yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Pemenuhan pengadaan Perumahan Rakyat adalah juga salah satu program dan cita-cita luhur Pendiri Bangsa Indonesia (Founding Fathers) sebagaimana terangkai dalam Nawacita. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat…”.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah tabungan wajib warga negara yang akan dipungut dari setiap pekerja dan pemberi kerja dengan filosofi bahwa pembangunan perumahan dan permukiman adalah tanggung jawab semua masyarakat berdasarkan semangat gotong royong. Tapera ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah mengatasi kekurangan ketersediaan rumah (backlog) yang menurut data terus membesar. Konon kekurangan ketersediaan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih berkisar 10-12 juta unit. Pertambahan penduduk dan loncatan demografi ini secara konstan meningkat sekitar 600-800 rumah dengan asumsi bersumber dari lahirnya pekerja pemula dan juga keluarga baru. Sementara kemampuan suplai penyediaan rata-rata per tahun hanya maksimal sekitar 400 sampai dengan 600 unit rumah. Masalah utamanya adalah terbatasnya kapasitas Pemerintah menyediakan subsidi pada APBN dan adanya niat Pemerintah untuk terus menerus mengurangi subsidi APBN hingga nol. Tapera sebenarnya adalah pengganti tabungan wajib Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappetarum, dan tabungan lain seperti potongan wajib di ABRI/POLRI (TUM, YKPP Hankam, ASABRI). Juga hasil merging atau penggabungan dari LBU Kementerian PUPR yang selama ini mengelola dana bergulir subsidi perumahan rakyat atau dana FLPP. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saat ini memiliki dana kurang lebih sebesar Rp 33,3 triliun. Ada juga Bantuan Tabungan dan Uang Muka Perumahan untuk pegawai negeri sipil (Bapetarum) senilai Rp 10 triliun.

Bagikan berita ini:
1
9
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar