Tapera di Musim Covid-19

Jumat, 5 Juni 2020 15:22

Tingkat Urgensi dan Kegentingan Perumahan Rakyat

Ada beberapa alasan klasik dan berulang yang saat ini diajukan sebagai narasi penolakan terhadap PP Tapera ini yakni, bahwa Tapera ini justru menambah beban penderitaan buruh khususnya di tengah pandemik Covid-19 yang saat ini sedang menerima hantaman gelombang PHK. Pendapat lain mengatakan bahwa program ini sesungguhnya menduplikasi program yang sudah lama ada dan sudah dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini melalui pembiayaan skim channeling perbankan yakni MLT (manfaat layanan tambahan) perumahan. Melalui fasilitas dan produk ini pekerja bisa mendapatkan kredit dan fasilitas untuk pembiayaan rumah. Asumsi negatif yang berkembang di masyarakat bahwa Tapera dibentuk semata-mata untuk mengumpulkan kembali dana masyarakat menjadi sangat sulit untuk ditepis. Dari segi aspek fairness, Tapera juga diragukan tidak akan memberikan keadilan bagi rakyat karena meskipun semua masyarakat dipaksa penghasilannya dipotong tetapi mereka tidak memiliki kepastian untuk mendapat rumah. Persoalan lain berikut adalah bahwa saat ini sudah terlalu banyak jenis potongan wajib yang dilakukan terhadap pekerja sehingga sisa uang yang bisa dibawa pulang (take-home pay) dikuatirkan tidak dapat menutup beban belanja bulanan dan tidak punya space atau slot untuk menabung.

Juga ada kekuatiran atas keamanan dan keefektifan pengelolaan besarnya uang yang dikumpulkan. Memperhatikan mentalitas pejabat yang masih cenderung korup di Indonesia serta tidak memadainya sistem kontrol yang dibentuk, juga dikuatirkan akan terjadi kasus-kasus mengenai masalah investasi yang terjadi belakangan terkait masalah tata kelola investasi Tapera misalnya seperti yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) bahkan di banyak lembaga investasi lain yang mungkin saja tidak atau belum terkuak ke publik hingga saat ini.

Bagikan berita ini:
2
5
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar