Tapera di Musim Covid-19

Jumat, 5 Juni 2020 15:22

Oleh : Midian Halomoan Saragi, SH FAJAR.CO.ID — Sebulan lagi sebelum menutup semester I-2020, dunia belum juga reda dari badai kecemasan yang ditimbulkan wabah covid19. Sebagaimana biasa dalam dunia yang sudah sangat terbuka, berbagai informasi baik sahih maupun hoax berseliweran ramai menambah runyamnya misteri yang sedang terjadi. Covid19 bukan saja telah menghantarkan banyak manusia ke rumah peristirahatan berkalang tanah tetapi juga telah menyengsarakan hayat hidup orang banyak khususnya mereka yang disebut sebagai kaum marjinal. Tagline tetap di rumah aja beserta ikutannya terus-menerus dikampanyekan agar menjadi pola hidup dan disiplin yang baru. Rumah tiba-tiba kembali menemukan kehangatannya dan menjadi shelter perlindungan serta pusat kehidupan yang multiguna. Golongan the have juga tiba-tiba kehilangan sumber pundi-pundi kekayaan karena semua mesin produksinya dipaksa berhenti, baik yang berbentuk benda mati termasuk mesin manusianya. Di sisi lain kaum papa dipaksa dalam keterisolasian dengan keterbatasan akses atas makan dan minum. Dampak logisnya adalah pertumbuhan ekonomi yang semula masih bisa diharapkan tumbuh positip terpaksa di koreksi tajam menjadi zero-growth bahkan minus growth.

Kondisi ini dikuatirkan pastilah akan melumpuhkan perekonomian yang akan berdampak ke aspek poleksosbudhankam. Negara bisa gagal, sesuatu harus dilakukan. Diam adalah emas bukanlah suatu nasehat yang pas untuk saat ini. Pertarungan antara tetap hidup, dengan menghindari kejangkitan yang lebih besar dari covid19, dengan strategi untuk menghindari kelumpuhan ekonomi yang akibatnya sangat fatal memaksa dunia mulai mengambil sikap dalam cara hidup baru dengan format new normal. Ekonomi mulai dihidupkan perlahan dengan membuka simpul-simpul bisnis dan social yang terbatas dan terseleksi. Semua ini, khususnya di Indonesia, adalah dimaksudkan untuk menolong dan menyelamatkan hayat hidup orang banyak. Stimulus dan insentif yang diberikan sebagai jejaring sosial dan ekonomi, baik dengan memberikan bantuan tunai langsung maupun dengan membebaskan beberapa tarif bagi golongan masyarakat pra-sejahtera, dirancang sepenuhnya untuk tetap menjaga daya beli konsumsi masyarakat. Daya beli yang melemah bahkan hampir lumpuh bagi sebagian masyarakat untungnya dapat diatasi juga berkat rasa keperdulian dan roh gotong royong masyarakat dalam aksi kepedulian yang sangat besar. Inilah contigency planning yang untungnya skenarionya berhasil dijalankan. Kebijakan Fiskal Nonpopulis

Lama tidak terdengar lagi kabarnya, setelah disahkan melalui UU 4/2016 pada 24 Maret 2016, Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam aturan ini, seluruh pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera untuk dipungut iurannya dengan sistem potong gaji. Ini Kebijakan Fiskal tidak populer di era covid19 setelah Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya. Isu lain yang juga cukup ramai direspon negatif oleh masyarakat adalah penundaan keberangkatan Haji tahun 2020. Semua isu ini menambah kebisingan dinamika masyarakat ditengah angin semilir masih adanya aksi-aksi negatif sekelompok masyarakat yang terus mencoba membuat gaduh dengan agenda-agenda berbau makar.

Dalam indeks kemampuan bayar dan kemampuan belanja yang masih sangat tertekan oleh covid19, dengan beleid ini Pemerintah justru segera akan kembali memotong gaji pekerja swasta, PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD. Salah satu poin penting yang diatur dalam PP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei 2020 lalu adalah besaran iuran potongan simpanan wajib sebesar 3 persen dari gaji atau upah. Iuran yang akan dipungut berasal dari pemberi kerja dan pekerja sendiri. Tapera ini akan dilakukan dalam 3 tahap zona waktu dan kelas profesinya yang akan dimulai tahun 2021 mendatang. Pada tahap pertama yakni di tahun 2021 seluruh ASN/PNS,TNI, dan Polri yang akan terlebih dulu melaksanakan aturan pemotongan gaji Tapera ini. Tahap kedua, kewajiban iuran akan berlaku untuk seluruh pegawai BUMN. Dan terakhir adalah golongan pekerja swasta atau formal lainnya. Pemberi kerja diberikan waktu selambat-lambatnya tujuh tahun sejak PP BP Tapera diterbitkan atau pada tahun 2027.

Tapera, Latar belakang dan Maksud Tujuannya

Perumahan Rakyat adalah kebutuhan primer bidang papan yang menjadi salah satu indikator syarat maju terbelakangnya suatu bangsa. Bagaimana mungkin bangsa ini akan maju kalau penduduknya banyak yang tinggal di bawah jembatan dan di seputar pinggiran rel. Di sisi lain, ternyata industri ini juga bisa menggandeng dan memutar 122 industri ikutan atau industri terkait (related industries) yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Pemenuhan pengadaan Perumahan Rakyat adalah juga salah satu program dan cita-cita luhur Pendiri Bangsa Indonesia (Founding Fathers) sebagaimana terangkai dalam Nawacita. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat…”.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah tabungan wajib warga negara yang akan dipungut dari setiap pekerja dan pemberi kerja dengan filosofi bahwa pembangunan perumahan dan permukiman adalah tanggung jawab semua masyarakat berdasarkan semangat gotong royong. Tapera ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah mengatasi kekurangan ketersediaan rumah (backlog) yang menurut data terus membesar. Konon kekurangan ketersediaan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih berkisar 10-12 juta unit. Pertambahan penduduk dan loncatan demografi ini secara konstan meningkat sekitar 600-800 rumah dengan asumsi bersumber dari lahirnya pekerja pemula dan juga keluarga baru. Sementara kemampuan suplai penyediaan rata-rata per tahun hanya maksimal sekitar 400 sampai dengan 600 unit rumah. Masalah utamanya adalah terbatasnya kapasitas Pemerintah menyediakan subsidi pada APBN dan adanya niat Pemerintah untuk terus menerus mengurangi subsidi APBN hingga nol. Tapera sebenarnya adalah pengganti tabungan wajib Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappetarum, dan tabungan lain seperti potongan wajib di ABRI/POLRI (TUM, YKPP Hankam, ASABRI). Juga hasil merging atau penggabungan dari LBU Kementerian PUPR yang selama ini mengelola dana bergulir subsidi perumahan rakyat atau dana FLPP. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saat ini memiliki dana kurang lebih sebesar Rp 33,3 triliun. Ada juga Bantuan Tabungan dan Uang Muka Perumahan untuk pegawai negeri sipil (Bapetarum) senilai Rp 10 triliun.

Mencoba menghitung kolekte dana yang bisa diraub dari masyarakat melalui Tapera ini memang adalah suatu kegiuran yang sangat menggoda. Perkiraan potensi dana yang bisa dikumpulkan melalui Tapera ini bisa mencapai puluhan triliun per tahunnya sebagaimana pengumpulan dana haji, zakat dan infaq oleh negara. Jika asumsi jumlah penduduk saat ini 270 juta dengan laju pertumbuhan di angka 1,49 persen, maka dalam satu tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 4 juta jiwa. Di samping itu Indonesia saat ini mengalami peningkatan usia produktif secara signifikan (bonus demografi) dan diprediksi akan mengalami puncak pada tahun 2030 mendatang. Dengan begitu maka asumsi backlog akan semakin melebar. Kalau asumsi jumlah pekerja sekitar 30% dari total jumlah penduduk di atas berarti jumlah pekerja saat ini ada sekitar 81 juta orang. Asumsikan penghasilan rata-rata UMR 2020 adalah sebesar Rp 1.7 juta/bulan maka akan terkumpul dana sekitar (81 juta x Rp.1.7 juta x 2.5%) = Rp 3.44 triliun ditambah iuran pemberi pekerja sebesar 0.5% (81 juta x Rp.1.7 juta x 0.5%) yakni Rp. 0.69 triliun. Dalam satu tahun bisa terkumpul dana sebesar Rp 4.13 triliun x 12 bulan yaitu sebesar sekitar Rp. 49.56 triliun per tahun. Dana mengendap sebesar itu diharapkan dan dimaksudkan akan dapat melipatgandakan pengadaan rumah belasan kali lipat dan melepaskan tekanan kepada APBN.

Tingkat Urgensi dan Kegentingan Perumahan Rakyat

Ada beberapa alasan klasik dan berulang yang saat ini diajukan sebagai narasi penolakan terhadap PP Tapera ini yakni, bahwa Tapera ini justru menambah beban penderitaan buruh khususnya di tengah pandemik Covid-19 yang saat ini sedang menerima hantaman gelombang PHK. Pendapat lain mengatakan bahwa program ini sesungguhnya menduplikasi program yang sudah lama ada dan sudah dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini melalui pembiayaan skim channeling perbankan yakni MLT (manfaat layanan tambahan) perumahan. Melalui fasilitas dan produk ini pekerja bisa mendapatkan kredit dan fasilitas untuk pembiayaan rumah. Asumsi negatif yang berkembang di masyarakat bahwa Tapera dibentuk semata-mata untuk mengumpulkan kembali dana masyarakat menjadi sangat sulit untuk ditepis. Dari segi aspek fairness, Tapera juga diragukan tidak akan memberikan keadilan bagi rakyat karena meskipun semua masyarakat dipaksa penghasilannya dipotong tetapi mereka tidak memiliki kepastian untuk mendapat rumah. Persoalan lain berikut adalah bahwa saat ini sudah terlalu banyak jenis potongan wajib yang dilakukan terhadap pekerja sehingga sisa uang yang bisa dibawa pulang (take-home pay) dikuatirkan tidak dapat menutup beban belanja bulanan dan tidak punya space atau slot untuk menabung.

Juga ada kekuatiran atas keamanan dan keefektifan pengelolaan besarnya uang yang dikumpulkan. Memperhatikan mentalitas pejabat yang masih cenderung korup di Indonesia serta tidak memadainya sistem kontrol yang dibentuk, juga dikuatirkan akan terjadi kasus-kasus mengenai masalah investasi yang terjadi belakangan terkait masalah tata kelola investasi Tapera misalnya seperti yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) bahkan di banyak lembaga investasi lain yang mungkin saja tidak atau belum terkuak ke publik hingga saat ini.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dan dievaluasi oleh Pemerintah sebelum memulai memungut potongan gaji pekerja dalam waktu yang tersisa. Hal penting pertama yang harus dievaluasi secara umum yakni bahwa tata kelola APBN subsidi perumahan sering dikritisi tidak tepat sasaran sehingga tidak sesuai dengan maksud mulia negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Semua ini terjadi karena pola pemberian subsidi belum secara tegas dan konsisten mendistribusikan subsidi APBN kepada masyarakat yang sungguh-sungguh membutuhkan. Idealnya subsidi jangan dilekatkan kepada barang tetapi kepada kelompok (masyarakat)nya. Sebagai contoh subsidi listrik saat ini hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan yakni kepada masyarakat pra-sejahtera dengan listrik daya 450 watt dan daya 900 watt. Pemberian subsidi kepada orang selain menghindari salah sasaran juga akan memudahkan kontrol dari penyalahgunaan pengelola yang bermental cenderung korup. Subsidi BBM dan subsidi perumahan serta subsidi lainnya sebaiknya agar segera dirubah ke subsidi orang bukan subsidi barang. Hal mendasar yang menjadi faktor utama untuk kesuksesan program ini adalah political-will Pemerintah. Kebulatan tekad untuk menyalurkan subsidi dengan benar dan tepat sasaran oleh Pemerintah hingga saat ini belum terlihat. Hal ini tergambar dari belum adanya niat Pemerintah untuk memperbaiki data kelas masyarakat yang layak disubsidi. Sebagai gambaran adalah kacaunya dan tidak mulusnya program penyaluran bantuan covid19 dari Pemerintah kepada masyarakat. Ada yang mendapatkan bantuan lebih dari satu kali, ada juga kelompok masyarakat yang tidak layak tetapi menerima terlebih lagi masih banyak masyarakat pra-sejahtera yang justru tidak menerima bantuan covid19. Kementerian sosial tidak cukup membantah bahwa kesalahan sumber data masyarakat pra-sejahtera adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Kementerian sosial seharusnya segera bekerja sama dengan lembaga negara lain yang tugas tanggung jawabnya untuk memetakan data kelompok masyarakat pra-sejahtera secara detail dan valid. Pemberian subsidi kepada barang seperti yang masih terjadi hingga saat ini apabila terus menerus dilanjutkan bisa diindikasikan sebagai suatu kelalaian yang disengaja dan didisain untuk maksud merugikan negara.

Masih banyak hal lain yang seharusnya diperhatikan oleh Pemerintah untuk menyempurnakan dan memuluskan pelaksanaan PP Tapera ini agar berterima dalam benak masyarakat secara sukarela dan penuh kesadaran. Penyaluran dan pengawasan terhadap kualitas perumahan rakyat dan titik-letak konsentrasi perumahan yang jauh dari tempat kerja juga adalah salah satu hal yang perlu untuk dievaluasi. Pemberian subsidi kepada penerima upah kotor yang lebih dari skim subsidi pemerintah juga seharusnya dihentikan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pra-sejahtera. Juga harus benar-benar dipastikan bahwa seluruh niat dan maksud pemberian subsidi ini idealnya harus hanya untuk menguntungkan dan menolong masyarakat pra-sejahtera bukan malah menguntungkan pengusaha industri perumahan rakyat dan perbankannya di satu pihak saja.

Regulasi sudah diputuskan untuk waktu dan proses yang relatif cukup lama dan berat. Menolak dan meributkan eksistensi Tapera adalah suatu kesia-siaan belaka. Hal tersebut seharusnya dilakukan jauh sebelum regulasinya diketuk oleh Pemerintah dan DPR-RI. Pemerintah tidak juga bisa disalahkan karena semata-mata memenuhi amanat UU dan hukum ketatanegaraan. Sebagai negara yang berasaskan hukum maka langkah konstitusional yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan untuk opsi yang masih bisa diperjuangkan misalnya perihal efektivitas waktu terhadap pemotongan gaji pekerja khususnya bagi mereka yang termasuk dalam golongan bawah ASN/PNS,TNI, dan Polri dan saat ini masih terdampak langsung covid19 yang akan dimulai tahun 2021. Kalau untuk golongan swasta waktu selambat-lambatnya adalah tujuh tahun sejak PP BP Tapera diterbitkan atau pada tahun 2027 dimana diharapkan musim covid19 ini sudah berganti. Perlu partisipasi aktip masyarakat agar Tapera ini digunakan secara bertanggungjawab dengan maksud semata-mata demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Note : Penulis adalah juga praktisi hukum, pemerhati BUMN

Bagikan berita ini:
2
10
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar