Soal Pemblokiran Internet di Papua, Putusan PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-- Soal pemberitaan "Presiden Jokowi dan Menkominfo Dihukum Meminta Maaf Terbuka", dinilai ada kekeliruan, sehingga dilakukan ralat terkait berita tersebut.

Sebelumnya, PTUN mengeluarkan keputusan atas gugatan terhadap tindakan Presiden dan Menteri Kominfo memperlambat akses dan memutus akses hubungan internet di Papua di masa krisis Papua Agustus – September 2019.

Gugatan tersebut diajukan oleh Aliansi Jurnalis independen (AJI) dan Pembela kebebasan Berekspresi Asia Ttenggara (SAFEnet).

PTUN memutuskan tindakan keputusan Presiden dan Menkominfo memperlambat dan memutus akses internet di Papua adalah tindakan melanggar hukum. Presiden dan Menkominfo juga harus membayar biaya perkara sekitar Rp 457 ribu.

Baca Juga: Soal Pemblokiran Akses Internet, KontraS Minta Pemerintah Tak Represif

Cupture berita FAJAR.co.id

Namun, dalam pemberitaan termuat soal kewajiban bagi pemerintah untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia. Padahal, dalam amar keputusan PTUN, tidak tercatat adanya kewajiban tersebut.

Atas nama redaksi FAJAR.CO.ID, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan pemberitaan tersebut. Berita berjudul: Presiden Jokowi dan Menkominfo Diminta Maaf Terbuka, yang terbit Rabu 3 Juni 2020 sudah kami cabut. (redaksi)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...