Sejumlah Warga Tolak Rapid Test, Pengamat Nilai Pemerintah Kurang Sosialisasi

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Sejumlah warga di Kota Makassar kini ramai menolak rapid test. Berbagai alasan muncul dari mulut masyarakat, mulai takut data dimanipulasi, enggan isolasi jika reaktif, hingga menganggap rapid test hanya lahan bisnis.

Menanggapi hal itu, Pengamat pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto menilai, resistensi atau penolakan warga pada rapid test massal hanyalah dampak dari distorsi informasi tentang penanganan wabah Covid-19.

"Pemerintah tidak cukup dipercaya warga dalam penyelenggaraan layanan rapid test. Selama ini, pemerintah dan otoritas kesehatan belum bisa memberi penjelasan yang meyakinkan soal posisi rapid test, terutama soal akurasinya yang banyak diragukan," kata Luhur, Minggu (7/6/2020).

Menurutnya, posisi seperti itu, telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian status medis, setelah menjalani rapid test.

"Pemerintah yang tertutup dan minus transparansi akan memicu public distrust. Trust atau kepercayaan publik bisa lahir kalau pemimpin atau komunikator pemerintah bisa menyampaikan informasi kebenaran (truthful information)," kata Luhur melanjutkan.

Olehnya, pemerintah di seluruh tingkatan, kata Luhur, dituntut menyampaikan informasi dengan penuh empati, kejujuran, dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi soal rapid test ini.

"Tanpa langkah-langkah komunikasi seperti itu, perlawanan demi perlawanan warga, akan terus terjadi. Sebuah sikap yang sedang mempertaruhkan pengorbanan tenaga medis dan kesehatan, yang sedang berjuang di garis depan perlawanan atas pandemi Covid-19," tegasnya. (ikbal/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan