FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-- Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Gerindra, Kasrudi memandang insiden penolakan rapid test oleh warga karena minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah.
Seperti yang terjadi sepekan terakhir di Makassar telah menjadi tontonan nasional. Mulai dari 'penculikan' jenazah berstatus positif Covid-19, insiden perlawanan seorang perempuan hingga nekat menaiki kap mobil ambulans lantaran tak terima ibunya ditetapkan sebagai PDP dan dimakamkan dengan protokol Corona.
Dan yang teranyar adalah warga yang beramai-ramai satu suara menolak jalani rapid test dengan beragam alasan mulai takut data dimanipulasi, enggan isolasi jika reaktif, hingga menganggap rapid test hanya lahan bisnis.
"Kurang sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat. Jalan keluarnya adalah perlu sosialisasi masif terkait bahaya dan pencegahan Covid-19 ini," kata Kasrudi kepada fajar.co.id, di Gedung DPRD Kota Makassar, Senin (8/6/2020).
Terkait sosialisasi tersebut, pemerintah kota diharapkan memaksimalkan jajarannya dari tingkat bawah misalnya RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan.
"Maksimalkan struktural paling bawah misalnya Kecamatan, Kelurahan hingga RT dan RW. Sehingga bisa menyampaikan ke warganya. Yang pada akhirnya menghindari kesalah pahaman di bawah," terang dia.
Menurutnya, penanganan Covid-19 saat ini dihadapkan dengan gelombang protes dan ketidak percayaan warga terhadap pemangku kebijakan.
"Bahayanya ini masyarakat tidak lagi percaya dengan penanganan Covid-19, makanya perlu sosialisasi berjenjang. RT/RW harus turun semua. Jadi jangan hanya tim Gugus Tugas yang bergerak. Semua struktural pemerintahan punya tanggung jawab," imbuh Anggota Komisi A bidang Pemerintahan ini.
Kasrudi kemudian mengusulkan untuk menambah insentif RT dan RW agar mereka punya tanggung jawab lebih untuk memberi pemahaman ke warganya.
"Kalau perlu tambah insentif RT/RW agar mereka juga merasa punya tanggung jawab memberi edukasi ke warga. RT/RW ini harus dimanfaatkan sehingga tidak terjadi keresahan yang berulang," lanjut Kasrudi.
Terkait ramainya tudingan terkait gagalnya pemerintah kota yang dikomandoi Yusran Jusuf, legislator ini menepis anggpan tersebut. Ia menilai, Yusran Jusuf masih melakukan jenjang program yang dirancangnya.
"Pemerintah tidak gagal dalam sosialisasi, tapi kurang maksimal. Yusran masih berjenjang programnya, mungkin karena masih sebulan menjabat. Ada kehati-hatian Pj dalam berbicara. Seharusnya memang yang bicara covid adalah ahlinya. Bukan irit bicara," tegasnya.
Ia juga menghimbau untuk tetap melanjutkan program rapid test massal tersebut, dibarengi dengan sosialisasi masif. (endra/fajar)
