Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan RS Internasional Takalar Mandek di Kejati

Ilustrasi

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Pembebasan Lahan Pembangunan RS Internasional Takalar pengusutannya terkesan jalan ditempat. Terakhir kali, penyidik sempat memeriksa sejumlah pejabat Pemda Kabupaten Takalar pada Februari lalu, diantaranya Sekda Kabupaten Takalar, Arsyad beserta Kepala Inspektorat, Yahe Rurung.

Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (LAKSUS), Muhammad Ansar mengatakan proyek tersebut memiliki kesalahan mendasar. Yakni tidak adanya studi kelayakan dan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).

Selain itu ada juga dugaan harga pembebasan lahan Rumah Sakit Takalar sangat mahal dan tidak mendasar pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Seharusnya Pemkab Takalar melalui tim apresialnya menjadikan NJOP untuk acuannya. Sebab NJOP menjadi dasar perhitungan harga pasaran.

“Penggunaan NJOP sangat penting dalam proses penaksiran harga tanah. Langkah itu dimaksudkan untuk menghindari adanya permainan harga tanah atau spekulan. Sebab berdasarkan NJOP tahun 2019 di wilayah Aeng Batu-Batu harga tanah permeternya hanya Rp20.000 yang artinya penentuan harga Rp12 miliar untuk lahan seluas 2 hektare kami menganggap kemahalan,” kata Ansar, Rabu (10/06/2020).

Lebih lanjut Ansar mengaku kecewa, Kejaksaan Tinggi khususnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar terkesan abai dalam pengusutan perkara ini.

“Kalau alasanya karena terkendala masa PSBB, saya pikir wajar dan dimaklumi. Tapi saat ini ditengah kondisi menuju new normal life dan melihat rentetan pemanggilan sejumlah pihak pada sejumlah kasus, tentu saja apa yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel tidak berdasar dan menggambarkan sikap yang setengah hati,” jelasnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...