KPK Bahas Kenaikan Gaji Pimpinan, ICW: Minim Prestasi, Lebih Banyak Kontroversi

Rabu, 10 Juni 2020 11:10

Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghuf...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir tengah membahas permohonan kenaikan gaji dengan Kementerian Hukum dan HAM. Pimpinan KPK dinilai tak peka dengan kondisi wabah saat ini.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyesalkan adanya pembahasan terkait usulan kenaikan gaji pimpinan KPK.

“ICW mendapatkan informasi saat ini tengah ada pembahasan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM dan KPK terkait dengan usulan kenaikan gaji pimpinan KPK,” katanya dalam keterangannya, Selasa (9/6).

Usulan kenaikan gaji tersebut, sebenarnya tidak pantas untuk dibahas di tengah situasi Indonesia yang sedang menghadapi wabah COVID-19.

“Semestinya sebagai pejabat publik para pimpinan KPK memahami bahwa penanganan wabah COVID-19 membutuhkan alokasi dana yang luar biasa besar sehingga saat ini bukan waktunya untuk memikirkan diri sendiri dengan permintaan kenaikan gaji tersebut,” katanya.

Tidak hanya persoalan momentum, lanjut dia, KPK pada era kepemimpinan Firli Bahuri ini pun sebenarnya sangat minim akan prestasi, justru yang mereka tunjukkan hanya rangkaian kontroversi.

Apalagi, lembaga survei Indikator melansir tingkat kepercayaan publik pada KPK menurun dari 81,3 persen menjadi 74,3 persen.

“Tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Firli Bahuri yang sebenarnya minim akan prestasi. Masyarakat terlalu banyak dihadapkan dengan serangkaian kontroversi KPK. Atas dasar itu, lalu apa pertimbangan logis untuk menaikkan gaji lima Pimpinan KPK?” katanya.

Kurnia meminta agar lima pimpinan KPK secara tegas menolak rencana kenaikan gaji pada masa pandemi COVID-19.

“Kami menuntut agar pimpinan KPK menunjukkan sikap dan prinsip yang jelas akan nilai-nilai integritas sesuatu yang selama ini menjadi nilai lebih KPK daripada lembaga lain, dengan menolak secara resmi pembahasan kenaikan gaji pimpinan KPK,” tegasnya.

Kurnia juga menilai pembahasan kenaikan gaji pimpinan KPK dengan pihak Kemenkunham menimbulkan potensi terjadinya konflik kepentingan.

“Pada situasi seperti itu, pimpinan KPK tidak akan dapat menghitung dan memutuskan secara objektif berapa gaji yang mereka layak dapatkan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya tak mengambil inisiatif membahas kenaikan gaji pimpinan KPK.

“Pada dasarnya saat ini KPK tidak mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan tersebut, tim di Kesetjenan KPK mengikuti rapat melalui vicon (video conference) pada tanggal 29 Mei 2020 untuk memenuhi undangan dari Kemenkumham sebelumnya,” katanya.

Undangan rapat koordinasi penyusunan rancangan peraturan pemerintah (PP) tersebut tertanggal 22 Mei 2020 dan ditujukan pada unsur KPK, yaitu Sekjen, Karo Hukum, dan Karo SDM.

“Untuk menghormati undangan itu, tentu kami hadir dan menyampaikan arahan pimpinan bahwa pembahasan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah akan dilanjutkan kembali penyusunannya,” tuturnya.

Ali pun mengungkapkan beberapa poin yang dibahas di dalam rapat tersebut.

“Pertama, surat dari Kemenkumham kepada Kemenpan RB masih menggunakan nomenklatur rancangan PP perubahan sehingga rancangan PP tersebut akan menjadi rancangan PP penggantian,” katanya.

Kedua, terkait dengan draf rancangan PP penggantian tersebut belum ada kajian akademis mengenai jumlah besarannya.

“Ketiga, kajian akademik akan segera diserahkan kepada Kemenkumham agar bisa ditindaklanjuti dengan permintaan penilaian kepada Kemenpan RB,” ungkapnya.

Pada awal April 2020, pimpinan KPK menyepakati agar pembahasan rancangan PP terkait dengan hak keuangan pimpinan KPK yang sedang berjalan di Kemenkumham dihentikan.

Hal itu perlu dilakukan sebagai sikap KPK agar semua pihak fokus pada penanganan pandemi COVID-19.

Usulan kenaikan gaji pimpinan KPK disampaikan saat periode pimpinan KPK Jilid IV atau era Agus Rahardjo dan kawan-kawan pada Juli 2019. Usulan kenaikan gaji tersebut sebesar Rp300 juta dari sebelumnya sekitar Rp123 juta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan, Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi gaji Ketua KPK mencapai Rp123 juta dan Wakil Ketua KPK sebesar Rp112 juta.(gw/fin)

Bagikan:
8
3
10

Komentar