Legislator Senayan Minta Petugas Antisipasi Lonjakan Penumpang Saat New Normal

Rabu, 10 Juni 2020 10:54

penumpang di bandara (Dok. JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menghapus ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi.

Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenhub 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19.

Sebelumnya pada Permenhub 18 Tahun 2020 Pasal 11, 12, 13, dan 14 tercantum pembatasan jumlah penumpang maksimal 50 persen kapasitas untuk mobil penumpang, mobil pribadi, bus penumpang, transportasi sungai, danau, serta penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Muh Aras m minta pemerintah memperhatikan potensi lonjakan penumpang dalam masa new normal ini. Meski dia mengatakan kebijakan tersebut belum tepat diterapkan. “Keputusan ini berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19,” kata Aras, Rabu (10/6/2020).

Ketua DPW PPP Sulsel itu, melanjutkan bahwa pandemi Covid-19 ini masih berstatus bencana nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 lalu.

“Oleh karena itu, segala hal berkenaan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk aturan pembatasan penumpang kami kira belum layak dihentikan,” ujarnya.

Aras pun memberikan solusi, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Kemenhub dengan membuka semua mode transportasi umum dengan pembatasan penumpang, tetapi tetap memperketat dan merapkan protokol kesehatan.

Komentar