Ombudsman Menilai Sidang Virtual Berpotensi Maladministrasi

Rabu, 10 Juni 2020 18:42
Belum ada gambar

SIDANG VIRTUAL: Sidang putusan permohonan praperadilan Memiles, Rabu (13/5) yang digelar secara virtual. (Dimas Maulana/...

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Sejak akhir Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat edaran pelaksanaan sidang secara virtual. Metode sidang yang dirumuskan karena Covid-19 itu pun mendapat evaluasi setelah berjalan selama kurang lebih dua bulan. Ombudsman menyampaikan bahwa ada potensi maladministrasi.

Hal tersebut dideteksi dari pantauan ombudsman pada Mei. Saat itu mereka memantau 16 pengadilan negeri (PN) yang dianggap merepresentasikan seluruh satuan kerja (satker) di bawah MA. Ombudsman juga mengadakan focus group discussion (FGD) bersama 51 orang, termasuk para penasihat hukum dan tenaga hukum di lapas/rutan.

Hasilnya dipaparkan ombudsman kemarin (9/6). Asisten Utama I Ombudsman Nugroho Andriyanto menyebutkan, dari proses persidangan online, terdapat kendala yang dikeluhkan penasihat hukum. Umumnya masalah teknis seperti jaringan internet dan kesiapan sarana-prasarana telekonferensi. ’’Ini membuat sidang tidak berjalan baik sebagaimana mestinya,’’ jelas Nugroho.

DIKELUHKAN: Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta dilakukan secara virtual untuk menghadiri penularan Covid-19. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS) Permasalahan berikutnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Komunikasi kerap dilakukan hanya dengan pihak kejaksaan. Tenaga hukum di lapas/rutan terkadang tidak mendapat info jadwal persidangan sehingga terjadi miskomunikasi. Jalannya sidang menjadi terhambat.

Pramulya melanjutkan, ombudsman mengambil kesimpulan adanya potensi maladministrasi dari sidang virtual tersebut. Yakni, penundaan berlarut dan sidang yang tidak kompeten. Hal itu bisa memengaruhi putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Bagikan berita ini:
7
8
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar